163 Pemda belum Mengintegrasikan JKN-KIS

BELUM semua pemerintah daerah mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan masih ada 163 daerah.

"Kami minta supaya 10% dari anggaran daerah dialokasikan untuk menunjang program JKN. Pemda diharapkan ikut mendorong integrasi tersebut demi memperlancar pelayanan kesehatan masyarakat," tutur Tjahjo dalam acara Bincang JKN-KIS bertema Menuju rakyat sehat dan sejahtera melalui Program JKN-KIS yang dipandu presenter Andy F Noya di Jakarta, kemarin. Hadir pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Diakui Tjahjo, memang tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang belum mengintegrasikan Jamkesda dengan JKN-KIS. Hanya, imbuhnya, Kemendagri selalu melakukan koreksi terhadap APBD pemerintah daerah setiap tahun. Salah satu yang harus diprioritaskan ialah anggaran kesehatan dan pendidikan. Saat ini tercatat total belanja APBD yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan sebesar Rp126,98 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan dari 34 provinsi, sudah ada 32 provinsi yang telah mengintegrasikan sebagian atau seluruh jaminan kesehatan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

"Pemda tulang punggung implementasi program ini. Dukungan pemda sangat menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS. Setidaknya ada tiga peran penting pemda, di antaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan," tutur Andayani.

BPJS kesehatan bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, ucapnya, dapat saling bersinergi untuk mencapai kepesertaan 100% dengan cakupan yang ditargetkan terealisasi pada 2019. Saat ini cakupan peserta JKN-KIS di Indonesia sudah mencapai 170,9 juta jiwa atau sekitar 70%. Sementara itu, jumlah peserta yang terintegrasi Jamkesda hingga November 2016 ialah 15.151.350 jiwa. (Ind/H-1)