Masih Banyak Pemda Belum Integrasikan Sistem Jaminan Kesehatan

BELUM semua pemerintah daerah mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan masih ada 163 daerah yang belum melakukan integrasi tersebut.

Oleh karena itu, Mendagri telah mengeluarkan edaran supaya kepala daerah agar dapat mengoptimalkan anggaran jaminan kesehatan daerah diintegrasikan dengan program JKN dengan KIS.

"Kami meminta supaya 10% dari anggaran daerah dialokasikan untuk menunjang program JKN. Pemda diharapkan ikut mendorong integrasi tersebut demi memperlancar pelayanan kesehatan masyarakat," tutur Tjahjo dalam acara Bincang JKN-KIS bertema Menuju Rakyat Sehat dan Sejahtera Melalui Program JKN-KIS di Jakarta, kemarin.

Tjahjo menjelaskan total belanja APBD keseluruhan yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan Rp126,98 Triliun. Saat ini, kata dia, tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang belum mengintegrasikan Jamkesda dengan JKN-KIS, hanya saja Kemendagri selalu melakukan koreksi terhadap APBD pemerintah daerah setiap tahun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan dari 34 provinsi, sudah ada 32 provinsi yang telah mengintegrasikan sebagian atau seluruh jaminan kesehatan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

BPJS berharap, makin banyak pemda yang mengintergrasikan program Jamkesda ke dalam JKN-KIS. "Pemda tulang punggung implementasi program ini. Ada tiga peran penting pemda yaitu memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepatuhan," tutur Andayani.

"BPJS kesehatan bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dapat saling bersinergi untuk mencapai kepesertaan 100% dengan cakupan yang ditargetkan terealisasi pada 2019. Saat ini cakupan peserta JKN-KIS di Indonesia sudah mencapai 170,9 juta jiwa atau 70%," imbuh dia. (X-12)