Dunia tak Yakin Trump Peduli Perubahan Iklim

TERPILIHNYA Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat memunculkan pertanyaan dan keraguan terhadap peran negara itu dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Hal itu mengemuka menjadi salah satu yang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (CoP) 22 di Marrakesh, Maroko. Sekadar mengingatkan, Trump saat berkampanye menuding bahwa perubahan iklim tak lebih dari isu yang dihembuskan Tiongkok untuk membuat industri manufaktur Amerika bangkrut.

"Bagaimana bisa kami yang menghembuskan isu tersebut, kami saja baru bergabung dalam gerakan pengendalian perubahan iklim ini," ucap Wakil Presiden Delegasi Tiongkok Liu Zhenmin dalam konferensi pers yang dihelat di paviliun mereka di arena CoP 22 yang juga diikuti wartawan Media Indonesia, Richaldo Y Hariandja .

Dengan mantap, Liu menyatakan bahwa Tiongkok tidak akan menarik diri dari Kesepakatan Paris yang telah mereka ratifikasi jauh sebelum Indonesia melakukannya.

"Kami tidak akan mundur, kami harap juga Amerika demikian, karena mereka negara dengan ekonomi tinggi harusnya tidak melakukan demikian," imbuh Liu.

Di sisi lain, dalam konferensi itu, AS mengirim dua perwakilan mereka untuk menyampaikan pidato di hari yang berlainan. Utusan Khusus Presiden AS untuk Perubahan Iklim Jonathan Pershing dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

"Sesungguhnya saya belum tahu kami akan ke arah mana, karena saya belum bertemu dengan tim transisi (pemerintahan)," ucap Pershing dalam sesi khusus bersama wartawan.

Dalam sesi tersebut, Pershing terlihat tidak bisa menyembunyikan rasa malunya terhadap kemungkinan negaranya mundur dan tidak memegang peranan lagi dalam gerakan 196 Negara tersebut.

Menurutnya, apapun skenario yang terjadi, negara lain harus bersatu untuk menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius sesuai Kesepakatan Paris.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat ditemui di sela CoP22 menyatakan sejak 2011 AS dan Indonesia sudah memiliki ikatan kerja sama hingga US$1 miliar. Kerja sama tersebut tertuang dalam segala aspek berkaitan dengan lingkungan, energi, dan perubahan iklim.

"Nanti setibanya di Jakarta saya akan mengadakan rapat dan kita benahi administrasinya. Saya kira tidak akan terancam untuk dicabut karena ini sudah terikat," ucap Siti. (X-12)