Pemerintah Mesti Konsisten

ASISTEN Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yamah Tsalatsa, meminta pemerintah untuk konsisten mengendalikan laju penduduk Indonesia dengan penggunaan alat kontrasepsi.

"Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran. Karena itu, kami meminta pemerintah untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi pada setiap rumah tangga di Indonesia," ujarnya saat ditemui dalam kegiatan Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM di Yogyakarta, kemarin.

Ia mengatakan penggunaan kontrasepsi di Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah.

Perubahan mendasar dalam sistem kebijakan dari sentralisasi menjadi desentralisasi sangat memengaruhi program Keluarga Berencana (KB) dan efektivitas pelayanannya.

"Di era desentralisasi, penyelenggaraan pelayanan kependudukan menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah. Kelembagaan penyelenggaraan program KB di daerah berubah karena adanya perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Fungsi koordinasi lembaga ini pun ikut hilang," kata Yayan, panggilan Yamah Tsalatsa.

Akibatnya, pelaksanaan program KB menjadi tidak optimal.

Bahkan di beberapa daerah tidak menjadi prioritas.

Selain itu, kemampuan pemerintah dalam menjalankan program KB juga terpengaruh krisis ekonomi, khususnya dalam pemberian subsidi karena harga alat kontrasepsi menjadi tidak terjangkau oleh semua elemen masyarakat.

Hal itu, kata dia, sangat berbeda di masa Orde Baru yang cenderung antinatalis.

Saat itu, Presiden Soeharto menilai laju penduduk yang tidak terkontrol merupakan ancaman bagi pembangunan.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pemberian informasi tentang alternatif dan dampak pemakaian kontrasepsi modern apabila masih menginginkannya sebagai metode yang efektif untuk menekan angka kelahiran.

Tingkatkan program KB
Penggunaan alat kontrasepsi untuk memenuhi program KB di Indonesia kini terbilang tinggi.

Akan tetapi, banyak perempuan yang belum dilengkapi pengetahuan cukup untuk memutuskan ber-KB berdasarkan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

BKKBN mencatat penggunaan MKJP menurun.

Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan, dari total peserta KB pada 2003 sebanyak 14,6% turun menjadi 10,9% pada 2007 dan kembali turun menjadi 10,6% pada 2012.

Untuk menyukseskan program KB, ICMM mengadvokasi pemerintah di tingkat kabupaten agar memprioritaskan program KB dan mengalokasikan anggaran untuk memadai program KB.

Selain itu, ICMM menggerakkan masyarakat agar memahami KB.

ICMM pun meningkatkan pelatihan t eknologi kontrasepsi terkini (contraceptive technology update/CTU) bagi para bidan agar mampu memberi layanan metode KB.

Yunita Wahyuningrum, Project Director of ICMM Program Indonesia, menjelaskan ICMM adalah improving contraceptive method mix yang memiliki prog-ram meningkatkan ragam kontrasepsi.

Program itu bergerak di bidang KB.

"Kita mendukung upaya pemerintah untuk merevitalisasi program KB. Hal itu juga untuk menekan angka kematian dan meningkatkan kesehatan ibu," ucapnya di Jakarta, kemarin. (Ant/*/H-2)