Langkah Preventif Indonesia Dihargai

LANGKAH-LANGKAH preventif Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim mendapat apresiasi masyarakat internasional.

Bentuk-bentuk moratorium perizinan baru di lahan mineral dan gambut mendapat perhatian khusus.

"Artinya betul bahwa usaha kita di dalam negeri sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar memang juga diharapkan komunitas internasional," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar saat ditemui Media Indonesia di sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) Ke-22 di Marrakesh, Maroko, Senin (14/11) waktu setempat.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah akan terus berupaya mencegah perubahan iklim dan ketahanannya demi melindungi masyarakat.

Menurut Menteri Siti, tanpa tuntutan internasiol pun langkah-langkah Indonesia tersebut harus dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Siti menyatakan sektor kehutanan sebagai leading sector dalam mencapai target pengurangan emisi yang tertuang dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) akan tetap menjalankan moratorium yang dimiliki lewat kerja sama dengan berbagai pihak.

"Saya yakin hasilnya akan signifikan (untuk pengurangan emisi), yang penting dalam konteks lingkungan kan terobosan, tapi sustainability-nya harus diperhatikan," imbuh Siti.

Dia menjelaskan terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat menjadi instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Menurut Siti, penerbitan PP itu dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah tiap daerah.

"Jadi tiap daerah dengan rencana pembangunannya harus selaras dengan KLHS dan implies terhadap lingkungan dalam tiap proyek," kata Siti.

Oleh karena itu, dalam perhelatan konferensi tersebut pemerintah juga mengajak kepala daerah yang memiliki pengaruh khusus terhadap lingkungan, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, serta sebagian kepala daerah dari Riau.

"Supaya mereka memberikan contoh sukses di wilayah mereka, dan karena ini skala internasional, dapat dilihat juga oleh kepala daerah dari negara lain," tambah Siti.

Percaya diri

Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar menyatakan Indonesia merupakan negara yang berpengaruh dan dibutuhkan negara-negara lain dalam proses pencegahan perubahan iklim.

Karena itu, delegasi Indonesia optimistis pertemuan pertama untuk Pembahasan Kesepakatan Paris (CMA1) akan dibuka kemudian ditunda hingga CoP mendatang.

Saat ditemui di Pavilion Indonesia pada perhelatan COP ke-22 di Maroko, Rachmad menjelaskan jika substansi tidak dibicarakan pada CMA1, pada perhelatan berikutnya Indonesia hadir dalam kapasitas sebagai negosiator.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia terpilih secara aklamasi mewakili negara di Asia Pasifik menjadi anggota Paris Committee on Capacity Building (PCCB) yang bertugas membahas peningkatan kapasitas pengendalian perubahan iklim di negara berkembang.

PCCB sangat strategis bagi Indonesia dan negara berkembang lain menuju implementasi Persetujuan Paris.

(H-1)