RI Siap Cegah Perubahan Iklim

MENTERI Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menegaskan Indonesia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah termasuk soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai kontribusi dalam mencegah perubahan iklim global. Instruksi Presiden Joko Widodo sangat jelas untuk menekan dan membuka seluruh kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Kebakaran hutan dan lahan menaikkan emisi gas rumah kaca. Makanya Indonesia serius menyelesaikan persoalan ini," kata Sofyan seusai membuka Paviliun Indonesia pada Pertemuan Negara Pihak UNFCCC yang ke-22 (COP 22) di Marakesh, Maroko.

Konferensi dunia tentang perubahan iklim itu resmi dibuka pada Senin (7/11) di Marakesh, Maroko, atau menjelang tengah malam waktu Indonesia. Menurut rencana, konferensi akan diselenggarakan pada 7-18 November 2016 dan berfokus pada isu-isu pengimpelementasian Paris Agreement.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengingatkan pentingnya kerja sama antarnegara untuk merealisasikan Paris Agreement. Siti menekankan bahwa Paris Agreement memiliki visi untuk meningkatkan kerja sama antara bangsa Indonesia dan banyak bangsa lain di dunia secara timbal balik, yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan aksi pencegahan, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Hal itu didukung pendanaan, penggunaan inovasi teknologi, dan peningkatan kapasitas, dengan mekanime transparansi serta tata kelola yang berkelanjutan.

"Salah satu penyumbang emisi berasal dari sektor kehutanan dan lingkungan. Karena itu, kami berusaha meningkatkan tata kelola hutan, mencegah kebakaran hutan, memberantas illegal logging, mengembangkan energi terbarukan, mengelola sampah. Kami terus bekerja bersama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah," lanjut Siti.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Nur Masripatin juga menjelaskan, setelah Indonesia menyampaikan INDC dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29%-41% pada 2030, langkah selanjutnya yang dipersiapkan pemerintah ialah penyusunan Indonesia NDC yang melibatkan unsur pemerintah dan swasta.

Sementara itu, paviliun Indonesia akan menyelenggarakan sekitar 50 sesi diskusi panel, dialog, serta pertunjuk-an atraktif tentang upaya-upaya, pembelajaran, dan pengalaman Indonesia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Restorasi gambut
Pembenahan di sektor kehutanan juga dilakukan di areal gambut. Sebanyak 3 juta hektare lahan gambut yang masuk peta indikatif restorasi gambut yang dimiliki Badan Restorasi Gambut (BRG) merupakan kawasan perhutanan sosial.

Oleh karena itu, BRG melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut untuk membudidayakan tanaman ramah gambut.

Menurut Kepala BRG Nazir Foead, pihaknya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam program perhutanan sosial tersebut. BRG juga mendapat persetujuan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memakai dana yang dialokasikan ke tiap desa guna merestorasi lahan gambut. "Dengan demikian, terdapat skema pendanaan baru untuk membantu restorasi lahan gambut berbasis masyarakat," tukas Nazir. (RO/H-1)