Sistem untuk Antisipasi Perubahan Iklim

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membangun sebuah Sistem Registrasi Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim. Hal tersebut dimaksudkan agar semua data terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat terkoordinasi secara baik.

Meski hampir di semua lini baik pemerintah maupun swasta telah berupaya meng­antisipasi perubahan iklim, data yang terhimpun belum benar-benar diintegrasikan ke dalam satu sistem. Padahal, hasil olahan data tersebut sangat diperlukan untuk meng­evaluasi kontribusi emisi di berbagai sektor.

“SRN ini penting sebagai salah satu bagian dari langkah kita melaksanakan Paris Agreement. Dari target 29% pengurangan emisi hingga 2030, sektor energi dan lahan masih menjadi tumpuan utama kita,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat Peluncuran SRN Pencegahan Perubahan Iklim di Jakarta, Selasa (1/11).

Lebih detail, papar Siti, konsentrasi pemerintah saat ini untuk pengurangan emisi berada pada sektor hutan lahan sebesar 17,32% dan sektor energi 11%-14%. Diyakini, dengan adanya teknologi sistem semacam itu, akurasi data yang masih rendah bisa semakin ditingkatkan.

Apalagi, Paris Agreement mengharuskan transparansi hasil capaian di tiap-tiap negara. Bukan hanya bagaimana cara pemerintah mengambil suatu kebijakan, melainkan juga tentang sinkronisasi aksi dengan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta persoalan finansial pendukung.

“Persoalan pengendalian perubahan iklim bukan punya KLHK saja. Akan tetapi, karena pemerintah sebagai national focal point, kita pun memiliki tanggung jawab secara menyeluruh,” tukasnya.

Diungkapkan Siti, pemerintah juga memiliki berbagai instrumen lain yang dapat mendukung pelaksanaan Paris Agreement seperti Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan teknologi senantiasa ditingkatkan.

Pengakuan

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Nur Masripatin, pengembangan SRN perubahan iklim sekaligus merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Hal itu tidak hanya yang dilakukan pihak dalam negeri, tetapi juga luar negeri.

“Kita juga harapkan SRN ini dapat menjadi penyedia data dan informasi kepada publik. Dengan begitu, pihak terkait akan lebih berhati-hati dalam bekerja di bawah rambu-rambu yang telah ditetapkan,” ucap dia.

Nantinya, jelas Nur, sistem dibangun dengan perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan ponsel pintar (smartphone) agar bisa digunakan secara mudah dan ringan. Di samping itu, sistem tersebut telah dirancang dengan teknologi berbasis web agar dapat diakses dengan mudah oleh penanggung jawab aksi dan masyarakat.

Saat ini, dari segi pengguna, ada 53 total penanggung jawab terdaftar dengan 112 nomor akun. Akan tetapi, dari 74 nomor yang teregistrasi, hanya 52 yang lulus verifikasi atau berhasil memasukkan data mitigasi dan adaptasi pengendalian perubahan iklim secara benar ke dalam sistem.

“Kalau kita belajar dari negara maju, untuk jadi sistem yang mapan butuh 10 tahun. Kita harus terus mendorong semua pelaku aksi untuk mencatatkan aksi dan sumber daya mitigasi dan adaptasi mereka ke SRN sehingga publik dapat dengan mudah mengakses dan data tersebut dapat dipergunakan secara bijak,” pungkasnya. (RK/H-2)