Pusat Tolak Proposal Rehab Sekolah

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2017 tidak lagi menerima pengajuan proposal untuk pembiayaan nasional renovasi sekolah rusak karena ditengarai banyak terjadi percaloan.

Intervensi pusat untuk perbaikan sekolah yang rusak di daerah akan dilakukan dengan memanfaatkan data pusat yang dinilai lebih baik dan update jika dibandingkan dengan yang dimiliki daerah.

Kebijakan yang diambil Kemendikbud itu, menurut Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Wowon Widaryat, kemarin, dimaksudkan guna mempercepat proses bantuan anggaran rehabilitasi sekolah yang rusak.

"Pusat temukan banyak percaloan dari pihak yang mengajukan. Kondisi ini tidak sehat sekaligus cerminan birokrasi yang kurang baik karena masuk unsur percaloan. Sebab itu, kami memutuskan pada 2017 menyetop proposal pengajuan rehabilitasi sekolah rusak," tegas Wowon.

Dia mengungkapkan indikasi percaloan terjadi pada sekolah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang baik dalam menyusun proposal (rehabilitasi sekolah). Dengan demikian, banyak sekolah yang meminta pihak lain atau pihak ketiga untuk minta jasa komisi.

"Nah ini kita pangkas.Perbaikan sekolah akan mengandalkan data pusat dan selanjutnya dana akan turun langsung untuk perbaikan sekolah. Jadi, kita tidak lagi menunggu proposal. Kita akan berupaya pro aktif sehingga perbaikan sekolah bisa berlangsung cepat," tandasnya.

Namun, ia mengingatkan sekolah rusak yang dibangun dengan anggaran Kemendikbud merupakan contoh bantuan yang diberikan pemerintah pusat, sedangkan pendanaan sekolah rusak lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi, pemerintah pusat, ucapnya, hanya memberikan bantuan atau formula.

Anggaran yang dimiliki Kemendikbud untuk TA 2017 sekitar Rp1,4 triliun. Untuk pengawasan penggunaannya, Wowon mengatakan Itjen Kemendikbud telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK telah merancang aplikasi pengawasan dan masyarakat dipersilakan memberikan masukan program rehab gedung sekolah ini," ujarnya.

Libatkan SMK
Pelaksanaan rehabilitasi sekolah yang dirancang Kemendikbud pada 2017 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemendikbud akan melibatkan 611 sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 6.000 guru serta ribuan murid SMK di seluruh provinsi.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud pada September 2016 telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, tentang pelibatan SMK dalam rehabilitasi sekolah. Kerja sama dengan SMK itu ditujukan bagi jurusan keahlian bangunan. Sementara itu, tugas SMK ialah melakukan pendataan sekolah rusak serta menjadi tim teknis pada saat pelaksanaan pembangunan gedung.

Kemendikbud mencatat sebanyak 149.552 ruang kelas rusak sepanjang 2015, sebanyak 117.087 di antaranya ruang kelas SD dan 49.074 rusak berat. Sementara itu, untuk jenjang SMP, ada 32.465 ruang kelas rusak dan 13.107 rusak berat.(H-1)