Perlu Koordinasi untuk Berantas Obat Palsu

PENEMUAN obat palsu terus terjadi di berbagai daerah di Tanah Air. Koordinasi yang belum berjalan dengan maksimal diakui menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian kasus itu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mengatakan sulitnya penyelesaian masih terjadi karena koordinasi antarlembaga selama ini terasa sulit dilakukan dan belum maksimal.

"Kami merasa koordinasi antarlembaga jadi hambatan karena masih sangat kurang. Kami menunggu dikeluarkannya inpres agar nantinya setiap lembaga terkait obat dan makanan wajib menindaklanjuti rekomendasi tindakan atau kecurigaan yang dikeluarkan Badan POM," ungkap Kepala Subdit Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Obat Terapetik, Badan POM, Eka Purnamasari, dalam diskusi bertema Konsumsi obat yang aman hindari obat palsu di Almond Zucchini Cooking Studio, Jakarta, Senin (31/10).

Eka mengatakan selama ini upaya penindaklanjutan laporan akan tindak kecurangan jual beli obat palsu atau ilegal masih minim, baik dari pemerintah di pusat atau daerah.

Saat ini proses peningkatan kewenangan Badan POM, dikatakannya, masih berjalan dan didiskusikan DPR dan Kemenkes.

"Kami memperkirakan baru 15% dari total rekomendasi Badan POM yang kemudian ditindaklanjuti untuk diproses ke ranah hukum," ungkap Eka.

Sementara itu, ahli farmakologi, FKUI, Hudyono, mengatakan peredaran obat palsu masih sangat meresahkan.

Sementara itu, dalam kasus obat kedaluwarsa, potensi kerugian tetap akan dialami pasien.

Obat asli yang telah kedaluwarsa akan terdegradasi kandungan dan khasiatnya.

Jika itu dikonsumsi, tubuh tidak akan mendapat efek positif. (Pro/H-2)