Kemenkes akan Rangkul IDI

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyatakan akan tetap merangkul Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyempurnakan kebijakan soal Dokter Layanan Primer (DLP) yang ditentang kalangan dokter.

"Jangan sampai kita memutus silaturahim karena beberapa dari kami juga bagian dari IDI," kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo saat temu media Kupas Tuntas DLP di Jakarta, Senin (31/10).

"DLP merupakan salah satu unsur untuk menguatkan pelayanan kesehatan."

Dia mengakui terdapat penentangan dari sejumlah pihak, termasuk IDI, terkait dengan kebijakan kewajiban penerapan DLP.

Namun, dengan pola komunikasi yang baik, solusi akan ditemukan.

Menurut dia, DLP bukan saja ranah Kemenkes, melainkan juga lintas sektor, termasuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, IDI, dan pihak lain.

Dia mengatakan DLP nantinya akan memungkinkan para dokter umum untuk mendapatkan gelar Sp DLP (spesialis dokter layanan primer).

Dokter yang mendapatkan sertifikasi Sp DLP ini nantinya akan setara dengan dokter spesialis lainnya.

Singkat kata dokter DLP tersebut merupakan spesialis dalam bidang kesehatan umum.

Dengan DLP, kata dia, angka rujukan dari puskesmas ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi seperti rumah sakit akan berkurang.

Artinya, persoalan-persoalan kesehatan masyarakat sudah tertangani dengan baik oleh dokter DLP di puskesmas.

Dampaknya, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk rujukan dapat berkurang dan alokasi anggaran dapat dipakai untuk persoalan kesehatan lainnya.

"Dokter Layanan Primer ini seperti dokter keluarga. Dokter model ini sejatinya sudah dicita-citakan IDI. Saat ini kami mau merealisasikannya dan bagaimana bisa menyejahterakan DLP ini, juga biar mereka bisa betah (seperti di tempat penugasan pelosok), karier mereka tertata dengan baik," jelas dia.

Kadiv Kedokteran Keluarga Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dhanasari Vidiawati Sanyoto, mengatakan sejumlah perguruan tinggi akan membuka program studi guna melahirkan para dokter bergelar Sp DLP.

Dia mengatakan baru sejumlah kampus yang memenuhi syarat untuk melahirkan dokter DLP.

Dengan adanya prodi untuk Dokter Layanan Primer, lembaga pendidikan akan mudah mengembangkan riset dan keilmuan terkait dengan DLP.

"Keterampilan mereka di layanan primer dapat menciptakan tempat yang bisa diandalkan masyarakat untuk kesehatan," katanya.

Dhanasari mengatakan dokter bergelar spesialis dokter layanan primer (Sp DLP) akan memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dengan biaya berobat yang terjangkau.

Turun ke jalan

IDI melayangkan protes program DLP lewat aksi damai turun ke jalan.

Mereka menolak DLP karena memberatkan para dokter yang sudah menempuh pendidikan dokter umum. Program DLP merupakan pengulangan studi yang materinya identik dengan pendidikan dokter dasar.

IDI menganggap DLP hanya akan menambah masa studi para dokter dan kebijakan itu tidak menyelesaikan persoalan kesehatan.

Alasannya, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan SDM kesehatan di seluruh Indonesia. (H-2)