Sertifikasi Perajin Dibiayai Negara

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan akan memastikan biaya sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) kayu perajin kayu di Jepara dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu dilakukan karena biaya dirasakan memberatkan para perajin kayu.

Menteri Siti mengatakan ini saat berdialog dengan para perajin kayu di Sentra Patung Mulyoharjo, Kota Ukir, Jepara, Jawa Tengah, kemarin (Senin, 25/10).

Dalam kunjungan kerjanya itu, Menteri Siti didampingi para pejabat eselon I Kementerian LHK dan Wakil Bupati Jepara Subroto. Siti antara lain mengunjungi Hutan Wisata Akar Seribu di Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji; sentra patung Mulyoharjo, Pendapa Alit Wakil Bupati Jepara; dan Els Artsindo, Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara.

"Pembebanan SVLK kepada APBN sangat dibutuhkan perajin kecil, itu merupakan fasilitas negara kepada rakyat karena rakyat mau produktif," tambahnya. Namun, industri besar tetap biayai sendiri.

Menteri Siti pun mengatakan pengurusan izin untuk rakyat juga segera disederhanakan. Itu diurus dengan berkelompok dan didanai negara.

SVLK diberlakukan karena negara ingin menghapus cap kayu ilegal. Beberapa negara-negara Uni Eropa juga mensyaratkan produk kayu harus bebas dari illegal logging.

Berdasarkan pantauannya, lanjut Siti, kayu log yang diekspor perajin Jepara hanya kayu trembesi yang masuk hutan rakyat sehingga tidak bermasalah. "Nanti akan terus saya pantau," tambahnya.

Di tempat sama, Sekjen KLHK Bambang Hendrayono menambahkan, tiap tahun ada anggaran khusus SVLK untuk perajin kecil. "Sejak 2013 anggaran untuk membantu mengurus SVLK perajin kecil Rp5miliar dan setiap tahun ada penyesuaian bantuan Rp2 miliar-Rp2,5 miliar," katanya.

Para perajin mengeluhkan mahalnya biaya untuk mengurus legalitas kayu mereka. Jumlahnya, saat mengurus ke Kementerian LHK, sekitar Rp30 juta.

Ketua Asosiasi Perajin Kayu Jepara Margono berharap biaya itu bisa diperingan karena berdampak pada harga mebel hasil kerajinan.

Ekspor masih bagus
Pemilik Els Artsindo, Yunika Lenisilas, mengaku volume ekspor Jepara ke Asia dan Eropa masih bagus. Jepara bisa menjadi brand mark ukiran mebel lagi.

Wakil Bupati Jepara Subroto secara terpisah mengatakan kehadiran Menteri LHK ke Jepara memiliki arti strategis. Itu punya keterkaitan langsung dengan industri pengolahan kayu yang merupakan pekerjaan sebagian besar masyarakat Jepara.

"Kami minta kepada Ibu Menteri agar perajin mebel dan ukir Jepara dimudahkan mengurus SVLK dan Bu Menteri Siti Nurbaya sepakat membantu para perajin sehingga perajin kecil-kecil punya SVLK dan tidak dituduh pemerintah dan warga asing bahwa kayu Jepara itu ilegal," kata Subroto.

Dengan kemudahan itu, ujar Subroto, Jepara diharapkan bangkit. "Saya berharap akan terjadi kebangkitan usaha kerajinan kayu di Jepara dan menjadi brand mark industri kayu Indonesia." (H-2)