Utamakan Pemerataan Guru

DALAM menyoal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang terkesan mandek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak melihat hal itu sebagai persoalan guru yang paling urgensi. Apalagi, rendahnya angka rasio guru secara nasional menunjukkan Indonesia tidak mengalami kekurangan guru.

"Permasalahan utama kita ialah distribusi guru yang tidak merata. Ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia," ujar Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata saat dihubungi <>Media Indonesia, kemarin (Minggu, 23/10).

Untuk bisa diangkat menjadi PNS, jelas Pranata, guru honorer harus memenuhi persyaratan usia tidak lebih dari 35 tahun, memiliki strata pendidikan minimal sarjana atau S-1, dan sebagainya.

Ia pun menegaskan urusan pengangkatan PNS bukanlah kewenangan Kemendikbud, melainkan ada di pemerintah daerah. Namun, penentuan alokasi formasi PNS sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Tidak adanya pengangkatan guru PNS memang kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium, bukan sebab lainnya. Masalah distribusi guru akan terus kami benahi," tambah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hammid Muhammad.

Sementara itu, sejumlah pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi terkait masalah guru tersebut. Selain mengangkat guru honorer, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, misalnya, membuat program alih fungsi guru SMA adaptif-normatif menjadi guru SMK produktif.

"Jadi, guru SMA yang mengajar sejarah dan matematika dapat dialihfungsikan ke SMK produktif untuk bidang- bidang di antaranya pariwisata, pertanian, dan industri," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, M Soleh.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Banyumas Takdir Widagdo mengungkapkan keterbatasan anggaran pengangkatan guru PNS dapat dipecahkan dengan mengangkat guru wiyata bakti. Honor mereka nantinya dialokasikan sebesar 15% dari total bantuan operasional sekolah.

Keterbatasan jumlah guru honorer yang dapat diangkat menjadi PNS juga terjadi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari sekitar tiga ribu tenaga guru honorer yang ada, Pemkab Purwakarta hanya membutuhkan sekitar 124 orang, itu pun hanya untuk guru SMP.

"Proses rekrutmen dipastikan melalui jalur seleksi. Jadi tidak otomatis guru honorer akan diangkat," tegas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto.

Masalah guru honorer ikut dialami sekitar enam ribu anggota Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mereka hanya menerima bayaran Rp250 ribu-Rp750 ribu per bulan sehingga terpaksa mencari pekerjaan sambilan.

"Kebanyakan bertani. Ada pula yang jadi pedagang dan tukang ojek," ungkap Wakil Ketua PGSI Kabupaten Temanggung, Siyamin.(DW/RZ/TS/LN/LD/BB/RF/Nyu/X-11)