Hutan Produksi Harus Selaras Hutan Sosial

PENGELOLAAN hutan produksi oleh korporasi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) harus selaras dengan agenda perhutanan sosial yang didorong pemerintah.

Kebijakan tersebut dapat menjadi jalan untuk mengembalikan kejayaan sektor kehutanan Indonesia sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Demikian dinyatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, saat membuka Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) tahun 2016.

Menurut Siti, industri kehutanan dari hulu hingga hilir memiliki peran penting bagi Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan agar sektor ini dapat berjaya kembali seperti masa lalu, saat mampu menjadi penyumbang devisa nomor dua setelah migas.

Meski demikian, lanjut Siti, pemanfaatan hutan produksi tidak boleh mengabaikan lingkungan.

"Ke depan, produksi dan lingkungan harus sejalan dan diharmonisasikan."

Melalui dokumen road map yang diluncurkan, APHI menawarkan konsep cluster untuk pengelolaan hutan.

Berdasarkan konsep ini, hutan terintegrasi dengan industri seperti kayu serpih, bubur kertas, panel kayu, kayu olahan, kayu energi, dan hasil hutan bukan kayu.

"Road map tersebut merupakan masukan APHI periode 2011-2016 kepada pemerintah untuk mendo-rong optimalisasi pengelolaan hutan produksi sebagai sumber bahan baku industri kehutanan nasional," kata Ketua Umum APHI Sugiono.

Road map yang disusun juga meng-ungkap kebijakan penguatan status izin, insentif pengelolaan hutan lestari, dan keleluasaan untuk memasarkan hasil hutan. (Ric/H-2)