Pers belum Sepenuhnya Merdeka

PADA Januari-Desember 2015 pers berada dalam posisi agak bebas, tetapi tidak sepenuhnya merdeka.

Demikian kesimpulan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2016 yang dirilis Dewan Pers, kemarin. IKP 2016 menggunakan data 2015.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan IKP 2016 berada pada nilai 68,21.

Yosep menjelaskan posisi tersebut tidak cukup aman sebab hanya ada dua indikator utama yang aman, yaitu kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi yang nilainya cukup tinggi yaitu 78,21 dan kebebasan berserikat 69,9.

Data IKP 2016 menunjukkan ada sejumlah indikator yang mengancam atau memperburuk kemerdekaan pers.

Salah satu indikatornya ialah kebebasan atau independensi dari kelompok kepentingan sehingga nilainya rendah 56,40.

Berdasarkan IKP, ada provinsi yang mendapat indeks baik dan ada pula yang buruk.

Bidang politik dan hukum, lanjut Yosep, sangat berpengaruh pada kualitas kemerdekaan pers.

Provinsi Papua Barat dan Bengkulu keduanya berada pada posisi rendah berdasarkan pandangan para informan, ahli, dan masyarakat sipil.

"Di Aceh justru cenderung baik, tidak ada peristiwa buruk terjadi. Mungkin karena keterbukaan pemerintahnya terhadap pers," tutur Yosep.

Anggota Dewan Pers lainnya, Ratna Komala, mengatakan walaupun saat ini media cukup mandiri dan bebas dari pemberedelan, secara internal ada masalah serius yang menyangkut kebijakan redaksi dari campur tangan pemilik media.

Hal itu terjadi ketika pemilik perusahaan berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Contohnya di Bengkulu ada anggota media yang terpaksa dipecat karena tidak sejalan dengan kepentingan pemilik," imbuh dia.

Bengkulu menjadi provinsi yang nilai kebebasan persnya cenderung rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Selanjutnya persoalan profesionalisme wartawan masih harus ditingkatkan.

"Penelitian IKP menemukan proses etika jurnalisme masih menemui tantangan serius, misalnya plagiat, penerimaan amplop oleh wartawan sehingga beritanya bisa diatur, dan kerja sama antara pemerintah daerah dan redaksi contohnya advertorial yang memengaruhi kebijakan redaksi dalam pembuatan berita," kata dia.

Bukan marketing

Ratna juga menyarankan perusahaan media sebaiknya tidak menjadikan wartawan sebagai marketer. Hal itu dapat mengganggu independensi pers.

Tantangan lain berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Penanganan perkara pers di daerah-daerah cenderung lambat.

IKP menunjukkan angka independensi lembaga peradilan berkaitan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pers, nilainya 61,03.

Dalam menindaklanjuti hasil dari IKP, Menurut Yosep, Dewan Pers akan melakukan tujuh upaya, yaitu menegakkan sikap profesionalisme wartawan, memperkuat standar kinerja perusahaan media dan wartawan, mengharuskan setiap perusahaan media mempunyai editorial guidelines, mendesak perbaikan sistem rekrutmen wartawan, memperbaiki kompetensi wartawan sehingga semua wartawan seharusnya bersertifikasi, menguatkan kehadiran media massa publik, dan meningkatkan kebiasaan verifikasi dan investigasi media. (H-2)