Kepemimpinan Nasional Harus Berintegritas Tinggi

KALANGAN akademisi seperti dari Universitas Prasetiya Mulya prihatin dengan tumpulnya jiwa kepemimpinan nasional yang berintegritas tinggi. Idealnya, pemimpin nasional memenuhi sembilan kriteria, yaitu Pancasilais, integritas, inspiring, demakratis, adil, problem solver, solidarity maker, tegas dan teguh, serta global outlook.

"Banyak pemimpin kita yang rajin beribadah, tapi korupsi juga. Pemimpin ini percaya kepada Tuhan YME, tapi kok mencuri? Padahal kan malaikat yang mencatat perbuatan kita ada di kiri dan kanan," papar Prof Azyumardi Azra dalam sarasehan nasional dengan tema Kepemimpinan Nasional Menyegarkan Potensi Kebangsaan untuk Menghadapi Tantangan Masyarakat Global. Acara ini digelar di Kampus Universitas Prasetiya Mulya di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (11/10).

Harry Tjan Silalahi menambahkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan filosofi dasar kehidupan berkebangsaan Indonesia. Dalam konteks kepemimpinan organisasi, filosofi ini seharusnya menjadi darah biru yang mengalir normal dalam setiap pemimpin di negeri ini. Darah Pancasila itulah yang seharusnya menjadi pemacu jantung kepemimpinan yang menyebarkannya ke sendi-sendi tubuh organisasi mana pun.

"Sebagai darah yang seharusnya terus mengalir menjamin napas kehidupan bangsa. Pancasila seharusnya mewarnai segala sendi kehidupan politik-ekonomi-sosial-budaya di negara kita," ujar budayawan dan pendiri CSIS itu ketika menjadi pembicara kunci sarasehan nasional di kampus Prasmul.

Harry meyakini di tengah hiruk-pikuk perpolitikan dan kehidupan sosial-kemasyarakatan kita saat ini, Pancasila dapat menjadi fondasi perilaku kepemimpinan bagi siapa pun yang menjadi pemimpin di negeri ini. "Bicara membangun bersama bangsa ini bukan bicara bicara bangsa secara nasional tidak mempertimbangkan politik, etnis, apalagi agama," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Yanuar Nughroho, Deputy Kepala Staf Kepresidenan RI Joko Widodo, menandaskan, menjadi pemimpin negara harus siap dinilai berbagai pihak. Rapor pemerintahan dianggap berhasil atau tidak diukur dari lima aspek: inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. (RO/OL-6)