Sekolah di Perbatasan Jadi Fokus Perhatian

UNTUK meningkatkan akses masyarakat di daerah perbatasan pada layanan pendidikan, pemerintah akan membangun sekolah-sekolah berasrama. Diharapkan, pada 2017, sekolah-sekolah tersebut dapat berjalan aktif.

"Saya sudah sampaikan pada beberapa pimpinan daerah, termasuk juga Bupati Merauke, bahwa untuk mengatasi kendala geografis bagi siswa yang jauh tempat tinggalnya kita sudah gagas sekolah berasrama atau boarding school. Semoga pada 2017 dapat dikembangkan lagi dan yang sudah ada akan kita tingkatkan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada pertemuan di Kolese Pendidikan Guru (KPG), Kabupaten Merauke, Papua Barat, kemarin.

Acara tersebut dihadiri jajaran Kemendikbud, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Charles Simaremare, Bupati Merauke Frederikus Gebze, Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda, dan Direktur KPG Merauke, Petrus.

Menurut Muhadjir, selama ini pemerintah daerah belum menggarap sektor pendidikan di daerah perbatasan secara maksimal sehingga pihaknya bertekad untuk mengembangkan sekolah berasrama di perbatasan. Meski begitu, ia mengimbau pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk turut peduli.

"Saya juga meminta pemda untuk dapat melaksanakan kewajiban mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan dengan baik," ujar Mendikbud.

Anggota DPD dari daerah pemilihan Papua, Charles Simaremare, menyambut positif rencana pengembangan sekolah-sekolah berasrama di wilayah perbatasan.

"Upaya meningkatkan pendidikan di daerah perbatasan, seperti di Papua ini, mutlak diperlukan guna memajukan sumber daya manusia wilayah ini demi masa depan. Saya minta pemda dan jajarannya lebih peduli, termasuk mengalokasikan 20% APBD untuk sektor pendidikan," tegasnya.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata menyatakan pihaknya siap jika diminta pemda menyeleksi dan mendistribusikan guru di daerah perbatasan. "Namun, kita hanya menyeleksi, semuanya diserahkan daerah. Kami juga telah mengirim 56 guru dari program Sarjana Mendidik Di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, atau SM3T untuk Merauke," kata Sumarna.

Bentuk kehadiran negara
Pada kunjungan itu, Mendikbud Muhadjir beserta rombongan juga meninjau sekolah berasrama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Sota, Merauke, yang berlokasi di daerah tapal batas RI dan Papua Nugini. SMK tersebut diisi pelajar dari berbagai wilayah perbatasan itu. Sebanyak 30 pelajar berasal dari Papua dan 30 pelajar lainnya berasal dari Papua Nugini.

Direktur SMK Kemendikbud Mustaghfirin mengemukakan di wilayah Merauke terdapat delapan SMK dengan sistem boarding school.

"Dengan adanya sekolah berasrama di etalase perbatasan, ini menunjukkan negara hadir dan kami telah memberikan bantuan untuk meningkatkan fasilitas sekolah di sini," cetusnya.

Di SMK tersebut, Mendikbud mengadakan dialog dengan para siswa serta menyaksikan pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

"Di Merauke, pencairan PIP dalam bentuk kartu Indonesia pintar atau KIP sudah cukup baik mencapai 80%," imbuh Mendikbud. (H-3)