RS Swasta Diusulkan Terlibat dalam RKO

RUMAH sakit (RS) swasta diusulkan agar terlibat dari awal dalam rencana kebutuhan obat (RKO). Menurut Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris, hal itu perlu dilakukan sehingga kebutuhan obat nasional tidak hanya dihitung berdasarkan kebutuhan dari RS milik pemerintah, tetapi juga swasta. Upaya itu menyusul masalah kelangkaan obat di rumah sakit swasta yang kemudian diduga menjadi salah satu pemicu peredaran obat palsu.

"Paling tidak RS swasta diberi kesempatan, mulai awal RKO dilibatkan. Kalau ini berjalan baik, clue system ketersediaan obat jelas, bisa menutup kemungkinan peredaran obat palsu," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi IX DPR RI di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Fachmi, kendati selama ini RS swasta bisa membeli obat dari e-catalogue yang seyogianya telah disesuaikan dengan RKO tahunan, itu masih terbatas. Kekurangan itulah yang menjadi celah bagi para pengedar obat palsu melancarkan aksi mereka. BPJS Kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pengadaan obat pun mengalami kesulitan lantaran urusan birokrasi. "BPJS siap mengadakan obat sendiri, artinya tidak melalui Kementerian Kesehatan, tetapi langsung ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," tegas Fachmi.

Kepala LKPP Agus Prabowo menyambut positif usulan dari BPJS Kesehatan tersebut. Dia juga mengakui RKO belum mencerminkan kebutuhan yang aktual. Akibatnya, penyedia tidak berani langsung memproduksi karena tidak ada jaminan dari pemerintah seluruhnya terbeli. Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai e-catalogue turut menjadi penyebab kelangkaan obat.

Semua produsen obat yang dulu berkompetisi secara bebas di luar, dengan mekanisme e-catalogue menjadi terbatas. Ada pula usulan dari anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Suryani agar BPJS Kesehatan turun langsung mengawasi ketersediaan obat di RS ataupun puskesmas. Hal itu bertujuan untuk mencegah RS hanya memanfaatkan kapitasi mereka. (Mut/H-5)