Perguruan Tinggi Mesti Turut Rumuskan Kebijakan Pertahanan Nasional

MAKNA bela negara sudah waktunya didefinisikan ulang, merujuk pada kondisi geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu, perguruan tinggi (universitas) dapat ambil bagian dalam merumuskan arah kebijakan pertahanan nasional Indonesia.

"Perguruan tinggi tidak boleh 'buta' terhadap para 'penumpang gelap' yang bisa membajak masa depan anak bangsa, karena kehilangan jati dirinya," kata Budi Susilo Soepandji dalam diskusi tentang bela negara yang digelar Ikatan Alumi (Iluni) Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Indonesia (UI) di Jakarta belum lama ini, seperti yang disampaikan melalui siaran pers, Senin (3/10).

Sejumlah narasumber yang hadir diskusi antara lain mantan Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Marsekal Muda (Purn) Koesnadi Kardi, dan staf pengajar Universitas Pertahanan (Unhan) Agus Hasan Reksoprojo.

Budi Susilo menjelaskan, keterlibatan perguruan tinggi dalam melakukan redefinisi makna bela negara diperlukan. Mengingat peran perguruan tinggi selama ini sebagai 'think tank' pemerintah yang strategis.

"Ancaman terhadap negara tidak lah datang secara fisik, tetapi juga bisa berbentuk pandangan radikal, aliran informasi hipersonik hingga ketahanan pangan," kata Budi, peraih predikat Dosen Teladan Nasional 1994 itu.

Dikatakan, saat ini tengah terjadi perang asimetris. Yaitu, perang membangun persepsi sehingga terjadi rasa saling tidak percaya di antara sesama elemen bangsa.

Ia merujuk hasil pertemuan World Innovation Summit for Education 2015 di Doha, Qatar, menyebutkan perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan luar biasa, terkait adanya perang asimetris.

"Jadi perguruan tinggi bisa ambil bagian dalam mengatasi masalah tersebut," cetus mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) itu.

Ia menambahkan, perguruan tinggi perlu memberi contoh membuang ego sektoral dengan merangkul segenap elemen bangsa. Sehingga semangat gotong royong dan kohesi nasional terjaga.

Hal senada dikemukakan Koesnadi Kardi. Indonesia perlu peran bela negara karena sebagai negara kepulauan mudah disusupi 'asing' melalui perang asimetris. Hal itu terlihat ketergantungan Indonesia pada luar negeri.

"Ketergantungan kita terhadap luar negeri sudah sangat berlebihan. Kondisi ini berbahaya, jika negara membiarkan secara berlarut-larut," kata Koesnadi mengingatkan.

Ditambahkan, begitu pula dalam bidang teknologi dan informasi. Untuk itu, pemerintah juga harus memperkuat sektor jaringan keuangan nasional dan jaringan multimedia nasional. (RO/OL-4)