Pengurangan Dirancang dari Hulu

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta harus bisa meminimalisasi jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Volume pengangkutan sampah ke Bantargebang yang masih tinggi saat ini tidak sejalan dengan target Jakarta bebas sampah pada 2020.

Direktur Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan dinas kebersihan harus secepatnya menyasar rumah tangga dalam hal mengurangi sampah.

"Hal ini bisa dilakukan dengan satu rancangan besar sehingga meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, akan menghasilkan pengurangan dalam jumlah masif," ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pendapat itu dikemukakan setelah ia melihat data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang menunjukkan sektor rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar sampah, yakni hingga 52,97%, kemudian disusul sektor perkantoran yang menyumbang sampah sebesar 27,35% dan sektor industri 8,97%. Sisanya berasal dari sekolah 5,32%, pasar 4%, dan lain-lain 1,4%.

Untuk pengurangan sampah tersebut, Roy menekankan pentingnya pendekatan partisipatif kepada warga karena program yang diterapkan pemerintah tidak akan mencapai hasil maksimal jika warga masih belum memiliki kesadaran untuk menekan jumlah sampah mereka.

"Masyarakat harus bisa berjalan mandiri. Harus ada rancangan untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah. Karena itu, pendekatan harus dilakukan secara partisipatif," jelasnya.

Bank sampah

Pendekatan secara partisipatif diyakini dapat menumbuhkan bank sampah yang bisa menjadi tempat efektif untuk pengelolaan sampah sekaligus peningkatan ekonomi warga.

Namun, sayangnya, saat ini jumlah bank sampah yang ada di DKI stagnan di 367 titik.

Anggaran yang diperuntukkan kelanjutan bank sampah hanya sebesar Rp2,5 miliar per tahun.

Padahal, idealnya terdapat satu bank sampah di setiap RW, yang artinya harus ada 3.000 bank sampah di seluruh DKI.

"Potensi bank sampah di Jakarta sangat besar. Ini bisa lebih maksimal apabila ada lembaga setingkat unit pelaksana teknis (UPT) atau badan layanan umum (BLU) di bawah dinas kebersihan. Jika hanya di bawah kepala seksi dengan dana yang minim, tidak mengherankan kalau pertumbuhannya juga minim," kata Roy.

Sementara itu, Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisa Khalid mengatakan kebijakan ramah lingkungan memang mulai diterapkan Pemprov DKI.

Akan tetapi, dalam skala besar, kebijakan tersebut belum menyentuh secara tegas pihak-pihak yang terkait langsung dengan produksi limbah.

"Pabrik dan industri yang mencemari sungai harus mendapat tindakan tegas juga dari pemerintah. Jangan hanya warga yang malah jadi sasaran," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus bisa menafsirkan dengan jelas sampah produsen dan konsumen.

Menurutnya, sampah plastik berupa kemasan kebutuhan sehari-hari seperti sampo, sabun, dan pasta gigi yang dihasilkan rumah tangga bisa dikategorikan ke dalam sampah produsen.

"Ini menjadi indikator penting agar pemerintah bisa menekan produsen supaya menggunakan dana mereka untuk mengelola sampah," tegasnya.