BPJS Kesehatan Ajukan PMN Rp6,8 Triliun

BADAN Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta pemerintah memberikan suntikan dana untuk menambal defisit sebesar Rp6,8 triliun hingga akhir tahun ini.

Hal itu dikemukakan staf ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Donald Pardede kepada Media Indonesia seusai rapat terbatas di Kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, kemarin.

"Jadi, Dirut (BPJS Kesehatan) yang meminta dana (dengan skema) penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6,8 triliun. Kan (dana itu) sudah dialokasikan (dalam APBN Perubahan 2016)," kata Donald.

Akan tetapi, lanjut Donald, tambahan dana pemerintah tersebut tidak serta-merta dapat menyelesaikan persoalan besarnya tunggakan tagihan sekian ratus rumah sakit yang harus dibayar BPJS Kesehatan setiap bulan.

"Sepertiga pengeluaran BPJS Kesehatan saat ini habis untuk membayar tagihan pengobatan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu, kita harus menggiatkan terus promosi preventif melalui gerakan masyarakat sehat. Semakin banyak warga masyarakat yang sehat, sekitar 80% pengeluaran BPJS Kesehatan bisa diatasi rumah sakit sendiri," imbuh Donald.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengakui defisit yang selalu dialami BPJS Kesehatan disebabkan sistem tersebut masih dalam masa transisi.

Program tersebut diperkenalkan kepada masyarakat sejak 2,5 tahun silam.

"Kita mulai dari 2014 dan sejak itu sudah keburu banyak warga masyarakat yang sakit," ujar Nila.

Di masa depan, ia secara khusus meminta masyarakat memperhatikan masalah kesehatan secara serius agar tidak ada lagi pembengkakan anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai rumah sakit.

"Selain itu, rasionalisasi tarif juga dilakukan dalam skema BPJS Kesehatan. Kini lebih bagus karena kami sesuaikan dengan data dari skema Jaminan Kesehatan Nasional," ungkap Nila.

Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Budi Wahyudi, saat ditemui dalam kesempatan yang sama, enggan berkomentar terkait dengan defisit yang terus membengkak tersebut.

"Di masa depan, kalau bisa, kami mengupayakan tidak ada defisit lagi," ujar Budi.