Kebijakan FDS Harus Fleksibel

RENCANA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melanjutkan penerapan kebijakan sekolah sehari penuh, atau lebih dikenal dengan istilah full day school (FDS), diharapkan mempertimbangkan aspek kebinekaan. Artinya, tidak berlaku sama untuk setiap daerah di Indonesia.

Pasalnya, menurut pakar pendidikan Doni Koesoema, yang harus ditekankan bukanlah persoalan FDS-nya, melainkan lebih kepada penguatan pendidikan karakter yang didasarkan pada prinsip-prinsip kukuh dan rasional.

Karena itu, implementasinya perlu disesuaikan dengan kondisi tiap daerah.

"Jadi, apakah FDS perlu dilanjutkan atau tidak, itu bergantung dari bagaimana konsepnya. Kalau bagus dan menghargai keberagaman, kenapa kita tolak," cetusnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (25/9).

Yang terpenting, lanjutnya, kebijakan FDS harus disesuaikan dengan potensi setiap sekolah, juga tidak menuntut adanya sarana prasarana yang sulit dipenuhi sekolah.

Pada intinya, jelas Doni, konsep ideal yang dipakai tidak boleh keluar dari yang dicita-citakan oleh Ki Hadjar Dewantara, yakni mengutamakan sinergisitas antara olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Keempatnya harus diterjemahkan dalam pembelajaran di sekolah.

"Fokus lainnya seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas juga penting ditekankan pada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan nonkurikuler," paparnya.

Doni pun berharap pemerintah segera memaparkan konsep FDS yang akan diterapkan kepada publik.

Uji coba

Sebelumnya, Kemendikbud menyatakan akan melanjutkan kebijakan FDS dengan uji coba atau pilot project di sejumlah sekolah.

Atas rencana itu, anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyarankan pemerintah untuk lebih dulu memetakan secara komprehensif sekolah-sekolah di provinsi yang akan disertakan dalam uji coba itu.

"Harus ada data konkret mana sekolah yang secara teknis bisa menjalankan program FDS dan mana sekolah yang tidak atau belum mampu menerapkan program ini," katanya di Jakarta, Selasa (20/9).

Dalam praktiknya, kata dia, kualitas sekolah negeri jauh di bawah sekolah swasta yang sudah menerapkan konsep FDS.

Terlebih sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah-daerah, sungguh memprihatinkan sehingga sulit menjalankan kosep FDS.

Selain pemetaan data sekolah, pemerintah harus memiliki kajian akademik terkait rencana tersebut.

"Harus dilihat dari berbagai aspek terkait rencana penerapan kebijakan tersebut," katanya.

Presiden Joko Widodo dalam acara di Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Jawa Timur, Senin (19/9) menegaskan akan merealisasikan program FDS di sejumlah provinsi di Indonesia.

Program itu dimaksudkan sebagai langkah untuk penanaman karakter anak didik.

"Pijakan dasar yang melatari rencana tersebut memang menjadi concern bersama kita, yakni soal penanaman moral dan akhlak kepada anak didik," katanya.

Menurut dia, FDS bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan moral dan akhlak anak didik.

"Karena di saat yang bersamaan, ide FDS ini juga memiliki tantangan dan persoalan di lapangan. Mulai soal fasilitas pendukung hingga sumber daya manusia (SDM) yang ujung-ujungnya pada persoalan pendanaan."

Ia menambahkan, uji coba penerapan FDS di sejumlah provinsi tetap mempertimbangkan faktor ketersediaan fasilitas pendukung, termasuk infrastruktur, SDM, dan fasilitas penunjang.

"Jangan sampai rencana ini dipaksakan sehingga praktik di lapangan berantakan bahkan cenderung mengganggu proses kegiatan belajar mengajar," ujarnya. (Ant/H-3)