Penambahan Kuota Haji Harus Diimbangi Fasilitas

MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar dan baik. Meski demikian, ada dua tantangan besar pada penyelenggaraan haji mendatang yang harus segera disikapi.

Kedua tantangan itu ialah penambahan kuota dan ke-terbatasan fasilitas ibadah wukuf dan lontar jumrah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina).

"Tantangannya tidak sederhana. Di depan mata, kita sudah bisa memperkirakan jumlah kuota kita akan bertambah. Masjidil Haram renovasinya sudah hampir selesai dan akan kembali ke kuota nasional secara normal," ujar Menag di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (16/9).

"Kalau sekarang kuota kita 168.800, kuota normalnya akan kembali menjadi 211.000. Itu pun belum memperhitungkan kuota dari negara lain yang akan kita upayakan untuk mengurangi antrean yang sangat panjang di dalam negeri," tambahnya seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

Menurut Menag, bertambahnya kuota akan berdampak signifikan terhadap penyiapan layanan jemaah haji, baik yang terkait dengan akomodasi, transportasi, maupun katering. "Ini tidak sederhana dan kare-nanya diperlukan koordinasi yang baik," tegas Menag.

Tantangan kedua ialah terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Armina. Dengan kuota yang dikurangi 20% saja, kondisi Arafah, Muzdalifah, dan Mina masih sangat terbatas.

Jika infrastruktur di Armina tidak dibenahi, lanjut Menag, bukan tidak mungkin penambahan kuota justru bisa menjadi ancaman tersendiri.

Menag mencontohkan fasilitas tenda Mina sangat terbatas dan keberadaan toilet sangat kurang sehingga menimbulkan antrean panjang serta jalan-jalan yang tidak ditata dengan baik.

Alih-alih ingin mendapat manfaat, fasilitas yang terbatas justru bisa mendatangkan mudarat jika kuota hajinya ditambah.

"Jadi dua hal ini menurut saya ke depan yang akan menjadi PR Kemenag sebagai wakil pemerintah yang oleh UU mendapat tugas untuk melaksanakan tugas nasional menyelenggarakan ibadah haji ini," tandasnya.

Meski demikian, Menag mengaku akan terus mengomunikasikan dan mendo-rong pihak Arab Saudi untuk meningkatkan sarana dan prasarana Mina.

Hal itu perlu dilakukan mengingat pengembangan infrastruktur di Mina sepenuhnya jadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.

"Tantangan kita untuk meyakinkan pemerintah Saudi untuk membangun toilet lebih banyak seperti di Arafah dan meningkatkan sarana-prasarana lainnya," tandas Menag.

Sosialisasi E-hajj
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengusulkan agar kalangan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) mendapat kepastian kuota lebih awal dan sosialisasi sistem E-hajj yang dipakai pemerintah Arab Saudi.

Sekjen Himpuh, Muharom Ahmad, menjelaskan sistem E-hajj memastikan terpenuhinya hak-hak jemaah. "Sayangnya E-hajj belum dikuasai pengope-rasiannya oleh penyelenggara, baik yang berada di Saudi maupun kita, sehingga banyak mereka yang gagap E-hajj," cetusnya, kemarin.

Tahun ini Himpuh yang beranggotakan 87 biro PIHK membawa 7.700 jemaah dari 13.200 kuota haji khusus yang disediakan Kemenag tahun ini.(H-3)