BPOM Harus Diperkuat untuk Cegah Pemalsuan Obat

PENGUATAN peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dikatakan banyak pihak menjadi hal penting untuk dilakukan. BPOM yang memiliki jangkauan luas dalam hal pengawasan obat seharusnya memiliki kewenangan dalam memonitor peredaran obat dari hulu hingga hilir.

"BPOM sangat terbatas kewenangannya sejak 2014. Padahal mereka yang harusnya paling memahami peredaran obat-obatan itu," ungkap Marius Widjajarta, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI).

Marius mengatakan BPOM melalui balai yang tersebar di seluruh tanah air dapat menjadi ujung tombak pemberantasan obat palsu yang beredar. Sementara itu, pemerintah pusat terus bekerja bersama menyelesaikan masalah pemalsuan dari sumber masalah.

Ketua Badan POM Penny Lukito mengatakan keterbatasan kewenangan BPOM membuat kinerja menjadi tidak maksimal. Di antaranya ialah adanya Permenkes No 38, 58, dan 60 yang membuat BPOM tidak dapat sepenuhnya masuk dalam pengaturan obat-obatan.

"Selama ini, kami masih berdasar pada UU Kesehatan. Masih butuh penguatan," ungkap Penny.

Diungkapkannya, hal tersebut dibutuhkan sebagai legal basis dalam setiap tindakan yang akan dilakukan BPOM.

Dengan tidak adanya hal tersebut selama ini, upaya pengawasan sulit untuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Akibatnya, tidak jarang kasus penemuan makanan dan obat ilegal kemudian tidak terselesaikan dengan baik.

Sebelumnya, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maura Linda Sitanggang mengatakan Kemenkes masih terus tetap melakukan proses penyelesaian masalah obat palsu di seluruh tanah air.

Selain itu, pengawasan juga terus dilakukan, mulai dari perencanaan pembuatan obat, pengadaan, penggunaan, hingga monitoring sumber dan tujuan distribusi.

Hal tersebut dilakukan terutama di beberapa titik kritis yang kerap dilaporkan menjadi tempat penjualan obat palsu.

"Peredaran obat palsu sejauh ini selalu terjadi atas tujuan mencari keuntungan. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai modus. Kami terus meningkatkan efektifitas pemberantasan obat palsu dengan regulasi dan pengamanan rantai suplai obat dari masuknya obat palsu," ungkap Linda. (OL-3)