Jokowi Berencana Legalkan Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia Lewat FIlipina

DALAM pertemuan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Presiden Joko Widodo akan membicarakan insiden ditangkapnya 177 WNI yang berangkat haji melalui jalur FIlipina.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden ingin melegalkan pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia melalui Filipina. Hal itu dapat dilakukan dengan penambahan kuota haji yang sudah disetujui Filipina.

"Menyangkut yang kemarin menimpa beberapa warga kita yang berangkat haji menggunakan kuota dari Filipina. Kalau diizinkan secara resmi, kuota-kuota dari negara sahabat atau tetangga seperti Filipina bisa digunakan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9).

Pramono menuturkan, keinginan tersebut juga sudah dibicarakan dengan Pangeran Arab Saudi Mohamad Salman dalam pertemuan bilateral di KTT G20, Hangzhou. Presiden, katanya, meminta penambahan 10 ribu kuota kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi.

"Nah, pada saat pertemuan dengan Prince Abdullah, Presiden juga meminta untuk menambah kuota haji, 10 ribu," tuturnya.

Keinginan tersebut tidak lain untuk mengurangi antrean penduduk Indonesia yang ingin menjalankan ibadah haji. Pasalnya, masyarakat bisa menunggu hingga 20 tahun untuk bisa mengikuti ibadah haji tersebut.

"Karena, kalau kita menunggu haji itu bisa sampai 20 tahun, sehingga antriannya terlalu panjang," pungkasnya. (MTVN/OL-3)