Kalla Setuju Asrama Guru Dibangun

WAKIL Presiden Jusuf Kalla memberikan persetujuan pembangunan asrama di lembaga pendidikan guru negeri agar program pendidikan bagi para tenaga pendidik tersebut lebih terarah.

"Siapa yang punya lahan siapkan, nanti saya panggil Menteri PU-Pera dan Menteri Pendidikan," kata Kalla yang langsung disambut tepuk tangan para tamu undangan dari Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri (ALPTKN) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Persetujuan yang ditanggapi secara spontan tersebut disampaikan secara lisan oleh Wapres dalam sesi tanya jawab dengan 11 rektor perguruan tinggi negeri ilmu pendidikan.

Dalam sesi tanya jawab yang dipandu Ketua ALPTKN sekaligus Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof Dr H Djaali itu, setidaknya dua rektor meminta tanggapan Wapres soal lembaga pendidikan guru berasrama.

"Kalau semua diasramakan, tentu tidak mudah, kecuali pesantren melaksanakannya," kata JK menjawab pertanyaan kedua rektor itu.

Meskipun demikian, Wapres memberikan solusi bahwa sistem asrama tidak bisa diterapkan selama mahasiswa ditempa menjadi tenaga pendidik. "Jadi, tidak bisa selama lima tahun. Mungkin hanya tahun terakhir. Paling tidak untuk 1.000 mahasiswa dulu. Siapa saja yang punya lahan, nanti saya bicara dengan (Menteri) PU dan (Menteri Riset) Dikti."

Pihaknya juga meminta di dalam asrama ada sistem pengasuhan untuk membiasakan para mahasiswa disiplin. "Kalau di pesantren ada kiai. Kalau (di asrama) tidak ada, harus disiapkan tentara yang setiap pagi bisa membangunkan mahasiswa agar terbiasa disiplin," katanya.

Ia juga mengingatkan para rektor lembaga pendidikan calon guru itu untuk selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anak didik mereka.

"Kalau para dokter saja tidak belajar selama tiga tahun, ilmu dia sudah ketinggalan setengah. Artinya, kalau guru tidak selalu di-upgrade, pengajarannya, muridnya akan ketinggalan terus," ujar Wapres.

Oleh sebab itu, menurut dia, sistem pendidikan di Indonesia tertinggal terus oleh Singapura dan Malaysia. Padahal, tidak sedikit tenaga pendidik Malaysia lulusan UPI Bandung.

"Suatu waktu saya pernah menugasi orang untuk meminta soal ujian asli matematika di Singapura, Malaysia, dan Filipina. Ternyata dengan Singapura, kita ketinggalan tiga tahun. Dengan Malaysia, dua tahun. Dengan Filpina, samalah," kata Wapres yang pernah menjabat Menko Kesra itu.

Dalam kesempatan itu, Djaali melaporkan bahwa lulusan lembaga pendidikan keguruan negeri yang memenuhi syarat menjadi guru sangat terbatas. "Lulusan yang memenuhi syarat hanya 12 ribu orang, sedangkan kebutuhan guru 300 ribu per tahun."(Pol/Nov/Ant/H-2)