Kesempatan Pendidikan masih Rendah

LAPORAN Pemantauan Pendidikan Global (Global Education Monitoring/GEM) yang dilakukan badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO) menyebutkan rata-rata kaum muda miskin di Indonesia mengenyam pendidikan hanya selama 7,5 tahun.

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan di saat Indonesia tengah berupaya mencanangkan wajib belajar 12 tahun dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Ini tugas kita bersama untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Indonesia,” ujar Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ananto K Seta seusai peluncuran Laporan GEM di Jakarta, kemarin.

Asisten Dirjen Pendidikan UNESCO Qian Tang mengatakan laporan tersebut harus menjadi alarm kuat bagi pemerintah dan perlu upaya lebih agar bisa lepas dari tren tersebut.

Dari laporan itu pula, menurut Tang, terdapat dua cara untuk memprioritaskan pengeluaran untuk pendidikan, yakni dengan menghapus subsidi BBM dan keberpihakan terhadap anggaran pendidikan.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa negara-negara di dunia mengalami ketertinggalan terkait masalah pendidikan. Dalam publikasi pertama yang diluncurkan di Indonesia itu, UNESCO menyoroti beberapa ke­butuhan mendesak dalam hal peningkatan layanan pendidikan.

Tren saat ini menunjukkan pendidikan dasar universal dunia hanya akan dicapai pada 2042, pendidikan menengah dasar (SMP) pada 2059, dan pendidikan menengah ke atas (SMA) pada 2084. Artinya, dunia terlambat selama setengah abad dari tenggat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Laporan itu juga menunjukkan pen­didikan perlu menekankan perhatian pada masalah lingkungan. Setengah negara di dunia tidak memiliki kurikulum yang eksplisit membahas perubahan iklim. Di negara-negara anggota OECD, hampir 40% siswa berusia 15 tahun memiliki pengetahuan terbatas terhadap isu lingkungan. GEM menyebutkan hanya dua dari 90 negara berpenghasilan rendah yang kaum muda miskinnya memperoleh sedikitnya 12 tahun pendidikan. Dua negara tersebut, ialah Ukrania dan Kazakhstan.

Afirmasi
Masih rendahnya capaian Indonesia di bidang pelayanan pendidikan itu terobati dengan adanya komitmen pemerintah yang membelanjakan 20% APBN-nya di bidang pendidikan. “Pemerintah juga sudah mempunyai program seperti wajib belajar 12 tahun dan kartu Indonesia pintar (KIP), yang mendorong anak-anak untuk mengenyam pendidikan,” ujar Ananto lagi.

Untuk infrastruktur, ujarnya, Kemendikbud juga tengah membangun sekolah garis depan, khususnya di da­erah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk menyiapkan gurunya. Selain itu, teknologi informasi juga dijadikan kunci untuk menjembatani kesenjangan pendidikan di perkotaan dan pedalaman. “Teknologi informasi bisa menjadi alat untuk pemerataan akses agar bisa tercapai sekolah abad ke-21.”

Posisi GEM menjadi refleksi bagi setiap negara dan referensi inline dengan kebijakan nasional berbagai negara. Oleh karena itu, kebijakan nasional dan global harus dapat menyatu. Di samping itu, Indonesia juga dapat belajar dan berbagi dengan negara-negara tetangga dalam memperbaiki sistem pendidikannya. (Ant/H-1)

melati.yuniasari@mediaindonesia.com