Komitmen Kandidat Capres dan Cawapres Soal Pengendalian Krisis Iklim Jadi Pertanyaan Besar

PRENGENDALIAN kriris iklim yang ditawarkan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu presiden (Pilpres) 2024 masih jadi tanda tanya bersar. Padahal, krisis iklim dan kerusakan lingkungan sudah terjadi di depan mata dan berbagai dampak sudah dirasakan secara langsung oleh penghuni muka bumi, yang paling baru adalah kenaikan suhu pada 2023 lalu.

Tahun 2023 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat, menurut laporan NASA dan NOAA. Kedua lembaga itu menghitung suhu global telah melebihi rata-rata pra-industri, antara 1850–1900, sebesar 2,43 derajat Fahrenheit atau 1,35 derajat Celsius. Dalam hal ini, butuh komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan untuk mengatasi dampak krisis iklim bagi makhluk hidup maupun lingkungan.

Harapan besar tentu disematkan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 untuk memperbaiki kondisi lingkungan Indonesia saat ini. Namun, pada debat cawapres bertema lingkungan hidup yang diselenggarakan pada Minggu (21/1) kemarin, gagasan paslon mengenai solusi menangani krisis iklim dan kerusakan lingkungan masih menjadi pertanyaan bagi publik.

Baca juga: Ini Janji Anies-Muhaimin untuk Atasi Krisis Iklim dan Reforma Agraria

“Ketiga cawapres hanya memberikan kesan di permukaan saja bahwa mereka menempatkan isu lingkungan hidup sebagai hal yang penting. Akan tetapi usulan konkret dalam bentuk hukum dan kebijakan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup tidak disampaikan dengan jelas dan lugas,” kata Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environment Law (ICEL) Fajri Fadhillah saat dihubungi, Senin (22/1).

Menurutnya, dalam mengupas isu lingkungan hidup, para paslon harusnya menyampaikan target perubahan konkret yang akan mereka capai apabila mereka terpilih.

Misalnya, dalam isu krisis iklim, semestinya para cawapres bisa menyampaikan target penurunan emisi gas rumah kaca yang akan mereka capai pada 2030 nanti. Seperti diketahui, saat ini dalam penurunan emisi gas rumah kaca, Indonesia telah memiliki dokumen enhanced nationally determined contribution (ENDC), di mana target penurunan emisi gas rumah kacca pada 2030 sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan bantuan dari pihak luar. Secara detil, para kandidat pun semestinya bisa menjelaskan strategi besar serta cara-cara untuk mencapai tarhet tersebut persektor.

Baca juga: Cak Imin Sebut dalam 10 Tahun Terakhir Negara Tidak Serius Tangani Krisis Iklim

“Misalnya dalam transisi energi. Saya tidak mendengar ada penjelasan dari masing-masing cawapres tentang upaya transisi energi yang berkeadilan, kecuali janji untuk menggenjot energi baru dan terbarukan,” tegas Fajri.

Lalu, menurut pengamatan Fajri, tidak ada satupun cawapres yang berkomitmen menjalankan strategi agar Indonesia bisa secepat mungkin berhenti menggunakan energi fosil seperti batu bara dalam sistem ketenagalistrikan.

“Padahal, jawaban pada pertanyaan tersebut menurut saya krusial untuk memahami ambisi dan strategi dari masing-masing cawapres. Sayangnya pembahasan tersebut tidak muncul,” ungkapnya.

Hal senanda diungkapkan oleh Just Energy Transition Associate dari Yayasan Indonesia Cerah Al Ayubi. Menurutnya, ketiga kandidat belum mengelaborasi lebih jauh strategi penyelesaian masalah untuk tiap isu yang dikemukakan, terutama soal topik pembangunan berkelanjutan.

“Yang kurang dibahas semalam adalah konglik kepentingan yang membuat masalah di sektor SDA, energi dan pembangunan berkelanjutan yang hingga kini terus terjadi. Mustinya ada kandidat yang lebih berani mengutarakan, misalnya soal instansi-instansi apa saja yang perlu direformasi,” tandas dia. (Z-10)