Penurunan Emisi di Tiap Sektor Dihitung

PENYUSUNAN rencana kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca nasional (NDC) diharapkan rampung pada September ini. Untuk itu, penjabaran kontribusi dari setiap sektor tengah dirumuskan agar tidak ada sektor yang dirugikan.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah mengeluarkan angka penurunan emisi di sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan produksi, pertanian, dan kehutanan.

Dari kesemuanya, sektor ­energi diharapkan menyumbang penurunan emisi sebesar 15,87% dari target penurunan emisi nasional yang sebesar 29% (berdasarkan business as usual/BaU), atau 18,76% dari target penurunan nasional dengan bantuan asing yang besarnya 41%. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, sektor energi meminta untuk diadakan penghitungan kembali.

“Kita sedang dalam proses menyepakati target di semua sektor, proses bilateral dengan seluruh sektor kunci sudah berjalan, dan hari ini kita ingin menargetkan untuk finalkan angka untuk sektor energi,” ujar Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Nur Masripatin di Jakarta, kemarin.

Jika target di sektor energi berubah, lanjut Nur, akan diadakan pula penghitungan di sektor lain untuk penyesuai-an kontribusi masing-masing. Pasalnya, angka 29% (BaU) dan 41% dengan bantuan asing yang menjadi komitmen nasional harus dipertahankan.

“Kita akan segera finalkan,” imbuh Nur.

Di lain sisi, proses ratifikasi Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim sudah mendapat izin prakarsa dari Presiden. Hal itu membuat Indonesia optimistis untuk dapat meratifikasi sebelum digelarnya Konferensi Perubahan Iklim Global (COP22) di Moroko, ­akhir November nanti.

“Sedang proses, harmo-nisasi dengan Kemenkum dan HAM juga sudah berjalan, dan parlemen juga sudah sangat mendukung,” terang Nur.

Indonesia perlu segera merampungkan dokumen NDC dan ratifikasi Perjanjian Paris sebagai strategi untuk dapat memegang peranan penting dalam pembahasan peraturan global terkait dengan perubahan iklim.

Masih terdapat beberapa kali pertemuan yang akan menegosiasikan langkah yang harus diambil negara-negara anggota PBB. Indonesia membutuhkan posisi kuat sebagai negosiator agar memiliki posisi tawar.

Diminta naik

Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Farida Zed, saat dihubungi secara terpisah, menyatakan sektor energi diminta untuk menaikkan angka kontribusi mereka. Untuk itu, pihaknya harus merumuskannya bersama sektor lain.

“Terkait energi ini kita tidak bisa hitung sendiri. Harus dengan pihak lain. Ini kan terkait juga dengan investasi. Kami akan beri kontribusi tambahan, tapi dengan angka rasional yang bisa kita capai,” terangnya. (H-3)