Digagas, Film Masuk Kurikulum

PERFILMAN nasional sudah saatnya diakomodasi ke sistem kurikulum pendidikan nasional agar masyarakat menganggap penting bidang ini dan menghargai budaya bangsa, selain sebagai industri yang berpotensi besar untuk penerimaan negara.

Gagasan yang sudah lama menjadi cita-cita insan film dan pekerjaseni tersebut dikemukakan kembali kepada Presiden Joko Widodo dalam kesempatan makan siang di Istana Negara, Jakarta, setelah acara pembuka­an Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFI), kemarin.

Hadir pada kesempatan itu, sutradara Riri Riza dan Hanung Bramantyo, dan sejumlah artis seperti Andhika Pratama, Roy Marten, Olga Lidya, Slamet Rahardjo, dan lainnya.

“Tadi kita bi­cara soal film, bagaimana film itu bisa menjadi milik dan kebanggaan kita. Warganya bisa nonton dengan mudah. Yang dipilih ialah film Indonesia, bukan film luar,” ujar Hanung.

Salah satu cara untuk mengembang­kan perfilman nasional ialah lewat pendidikan. Pendidikan tidak selalu berwujud sekolah film, melainkan kurikulum film yang diharapkan sudah masuk mulai di sekolah dasar hingga menengah.

“Alangkah baiknya kalau pendidikan film ada di kurikulum, ada ekstrakurikulernya, seperti pra­muka, menggambar, dan me­nulis. Kalau dari SD sudah tahu ada Riri Riza yang buat Laskar Pelangi, ada Joko Anwar yang membuat Copy of Mind, dengan mudah mereka datang ke gedung bioskop,” terang Hanung.

Hanung berharap negara meng­­ang­gap perfilman merupakan hal penting seperti di AS dan Korea yang bi­sa menyumbang pajak terbesar dari bidang itu. Riri Riza turut menambahkan, film adalah manifestasi bangsa. “Jadi kalau pemerintahan ini bisa berjalan baik, begitu juga filmnya. Kita akan senang,” ujarnya.

Pertemuan itu, menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, guna mendengar aspirasi dari pekerja seni. Ia mengakui tidak hanya dari sisi pendidikan yang kurang, lainnya ialah masalah kebijak­an kebudayaan nasional dari pe­merintah. (Nov/H-1)