MUI Minta Pemerintah Tertibkan Pelaksanaan Ibadah Haji

MASIH ada celah dalam urusan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Kasus terakhir yang paling tersorot adalah masalah 177 jemaah haji Indonesia yang kedapatan menggunakan paspor Filipina buat pergi ke Tanah Suci.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi saran kepada pemerintah agar kasus itu tidak terulang. Ketua Umum MUI Maruf Amin menyarankan agar pembatasan haji dilakukan.

"Diutamakan orang yang belum haji. Kedua, supaya dihentikan dulu, moratorium. Sehingga nanti cari cara lain, dicari solusinya," kata Maruf Amin di kantor MUI, Senin (29/8).

Indonesia, kata Maruf, pernah punya metode undian buat pergi ke Tanah Suci. Metode itu bisa meminimalisir masalah sehingga jemaah tidak perlu menunggu lama untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Tapi Maruf menilai cara itu bukan solusi yang mesti dilakukan saat ini.

"Tetapi ini dicoba cari cara lain. Harus cara yang efektif," tambah Maruf.

Masalah klasik persoalan ibadah haji di Tanah Air adalah waktu tunggu yang lama. Hal itu, menurut Maruf, jadi alasan 177 jemaah Indonesia menggunakan kuota haji negara Filipina. Meski tindakan itu tidak dibenarkan.

Maruf meminta pemerintah memikirkan kebijakan baru dalam mengatur pemberangkatan haji. Waktu tunggu sampai puluhan tahun harus dipersingkat.

"Mereka yang sudah haji tidak boleh lagi, diutamakan yang wajib," tegas Maruf.

Maruf meminta kasus yang menimpa 177 calon jemaah haji Indonesia di Filipina harus diselesaikan. Tidak hanya masyarakat, Pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas untuk penyelenggara haji yang nakal.

"Harus dicegah agennya itu. Masyarakat ini kan ingin saja kalau ada cara mau naik haji itu. Masyarakat juga harus diimbau tetapi juga agennya ditindak," pungkas Maruf. (MTVN/OL-3)