JEMAAH calon haji kloter pertama akan diberangkatkan menuju Arab Saudi pada 21 Agustus mendatang.
Pemerintah, dalam ini Kementerian Agama (Kemenag), diminta untuk memastikan dengan saksama fasilitas bagi jemaah calon haji, khususnya, terkait pelayanan bus dari Bandara Madinah ke penginapan.
"Ini pertama kalinya jemaah kita akan langsung mendarat di Madinah bukan di Jeddah. Jangan sampai mereka jalan kaki ke penginapan, jaraknya sangat jauh dan panas," ujar Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Slamet Effendy Yusuf, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus benar-benar cermat agar para jemaah tidak telantar.
Ia mengingatkan, belum ada tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi jemaah asal Indonesia di bandara tersebut.
Pemerintah wajib menyiapkan pos-pos pelayanan dan menyiagakan petugas untuk membantu jemaah.
"Belum lagi, sistem sewa hotel penginapan jemaah di Madinah juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini harus dijamin betul pelayanannya," ucap dia.
Tahun ini Kemenag memang memberikan pelayanan akomodasi dalam bentuk sistem sewa hotel setengah musim.
Kebijakan itu berbeda dari yang tahun lalu yang menggunakan sistem kontrak layanan.
Slamet berharap pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang.
"Mengingat pelaksanaan kali ini akan menentukan keberhasilan model baru yang dicanangkan."
Saat menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenag Nursyam menilai perubahan-perubahan yang diterapkan tahun ini diyakini akan memberi dampak positif.
Bukan hanya berimbas pada pemangkasan biaya, jemaah pun tidak perlu pindah dari Jeddah ke Madinah.
"Insya Allah sudah kami siapkan bus-bus salawat yang akan mengantar para jemaah. Bus akan standby mulai dari bandara," ujarnya.
Menurutnya, bus tersebut nantinya disiagakan untuk memfasilitasi perjalanan para jemaah dari Madinah ke Mekah dan sebaliknya selama 24 jam.
Efisiensi Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengingatkan agar Kemenag memerhatikan mutu pelayanan ibadah haji.
Meski tahun ini ada penghematan biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) hingga US$502, mutu pelayanan tidak boleh diabaikan.
Perpres No 64/2015 tentang BPIH 2015 menyatakan biaya haji sebesar US$2.717.
Itu artinya ada penurunan dari tahun lalu yang mencapai US$3.219.
Penurunan itu terkait dengan adanya efisiensi, antara lain dilakukan dalam perubahan rute penerbangan.
Jemaah gelombang pertama terbang dari Indonesia langsung ke Madinah dan pulang melalui Jeddah.
Adapun gelombang kedua terbang dari Indonesia menuju Jeddah dan pulang melalui Madinah.
Artinya, perjalanan darat sekitar 6-8 jam dari Jeddah ke Madinah dan sebaliknya yang sebelumnya dilakukan kini dihilangkan.
Peniadaan perjalanan darat itu juga memangkas dana akomodasi dan transit di Jeddah.
"Efisiensi ini mestinya bisa diikuti kementerian dan lembaga lain untuk memangkas biaya yang tidak perlu, tanpa mengurangi mutu pelayanan pada publik," saran Presiden. (Kim/H-3)