PENINGKATAN subsidi dan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu fokus RAPBN 2016 di samping desentralisasi pembangunan.
"Subsidi untuk orang kurang mampu atau kurang beruntung di RAPBN 2016 alokasinya jadi 6 juta jiwa. Di APBNP 2015 kan cuma 2,5 juta jiwa," jelas Menteri Keuangan Bambang Brodjonedoro di Jakarta, kemarin.
Menurut Bambang, 2016 juga merupakan tahun pertama anggaran kesehatan mencapai 5% dari anggaran pemerintah sesuai dengan amanat UU dengan peruntukan 92 juta pemegang KIS.
Sebagai kompensasinya, akan ada perbaikan kebijakan subsidi energi.
Subsidi listrik 2016 akan diberikan secara langsung kepada 30 juta pelanggan dengan daya 450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA.
"Subsidi listrik 2016 Rp50 triliun," katanya.
Bukan hanya masyarakat kurang mampu, kabar gembira juga ditujukan kepada PNS yang mulai tahun depan akan menerima tunjangan hari raya (THR) di luar gaji ke-13.
Di sisi lain, kementerian-kementerian yang memperoleh alokasi anggaran terbesar menjanjikan kinerja yang lebih baik pada tahun depan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang menerima alokasi anggaran terbesar di 2016, yakni Rp103,8 triliun, menyatakan dalam pencapaian realisasi, strategi yang dikedepankan ialah pelelangan barang dan jasa dini, berikut kajian uji kelayakan (feasibility study).
"Strategi percepatan 2016 seperti pidato Pak Presiden dan disampaikan Menteri Keuangan, kita akan segera melakukan pengadaan pelelangan barang dan jasa di September ini," tutur Menteri PU-Pera Basuki Hadimoljono dalam konferesi pers di Gedung BKPM, kemarin.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengungkapkan peningkatan anggaran Kementerian Kesehatan senilai Rp64,8 triliun didasarkan hasil pendataan sepanjang tahun bahwa ada kecenderungan lebih banyak orang sakit ketimbang sehat.
"Intinya kita tetap ke arah penguatan di layanan primer, preventif, dan promotif. Itu penting sekali. Jadi, saya minta tolong kepada masyarakat agar menjaga kesehatan," ucap Nila.