Pemerintah Rombak Aturan Vokasi

KEMENTERIAN Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan mengubah beberapa aturan pendidikan vokasi yang dinilai menghambat terciptanya lulusan berkualitas, antara lain mengenai ketentuan dosen minimal 50% harus berasal dari industri.

Pasalnya, Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi hanya mensyaratkan dosen harus strata 2 (S-2).

Padahal, untuk pendidikan vokasi, dibutuhkan dosen yang tidak hanya mampu mengajarkan teori kewirausahaan, tetapi juga berpengalaman.

"Saat ini, kami siapkan permennya dan secepatnya juga kami selesaikan," ujar Menristek dan Dikti M Nasir saat membuka

Rakernas Kornas Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Jakarta, kemarin.

Selain masalah dosen, di dalam peraturan yang baru itu, akan dibuat model pembelajaran 70% praktik dan 30% teori.

Hal itu pun masih akan dikembangkan lagi proporsi antara praktik kerja di industri dan di laboratorium sesuai kebutuhan.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : ABDILLAH M. MARZUQI

Headline

Pemerintah Rombak Aturan Vokasi

Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI

Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?

Demokrasi di PTN Tinggal Teori

Adios Zaman Sembunyi Pajak!

Mewaspadai Bahaya Persekusi

Menghidupkan Semangat Pancasila

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap