Kemenag Usut Orang Dalam

KEMENTERIAN Agama langsung menurunkan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk menyelidiki dugaan adik Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Nasir Amin, memiliki biro perjalanan PT Aulad Amin Insan yang memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia via Filipina.

"Ya, tim Itjen Kemenag bertolak ke Makassar untuk memverifikasi dugaan tersebut," ungkap Irjen Kemenag M Jasin saat dihubungi, kemarin.

Mengenai upaya pengawasan haji ilegal, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi itu menegaskan hal tersebut merupakan kerja lintas instansi, bukan satu instansi.

"Kita proaktif bekerja sama dengan Polri karena teken MoU dengan Polri," cetusnya.

Selain itu, kata dia, Kemenag bekerja sama dengan Kemenlu, Kemenkum dan HAM, serta masyarakat luas agar kejadian serupa tak terulang.

Sebanyak 177 WNI ditahan otoritas Filipina di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, saat akan menuju Jeddah dengan Philippines Airlines, Jumat (19/8).

Mereka hendak naik haji dengan menggunakan identitas palsu.

Dugaan keterlibatan petugas Kemenag diungkapkan keluarga pasangan suami istri asal Dusun Jawi-jawi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Daeng Lilong, 50, dan Daeng Banong, 45.

Pasangan itu termasuk dari Ke-177 WNI. Mereka diberangkatkan PT Aulad Amin Insan.

"Keduanya dibantu seorang pegawai Kemenag Kendari, Sultra, dengan membayar Rp400 juta untuk dua orang," kata Syamsuddin, keluarga pasangan itu (Media Indonesia, 25/8).

Umumkan ke publik

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem KH Choirul Muna mendesak pengusutan secara tuntas dugaan keterlibatan keluarga pejabat Kemenag.

"Harus diberi sanksi tegas," kata dia yang saat dihubungi sedang bertugas di Madinah, Arab Saudi, selaku anggota Pengawas Haji DPR, kemarin.

Menurut dia, setelah musim haji tahun ini, DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan jajarannya untuk mengevaluasi biro perjalanan haji.

"Setelah itu umumkan travel yang kredibel dan travel nakal," pungkasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VIII dari F-PKB Maman Immanulhaq.

"Ini harus diusut, jangan sampai ada oknum di Kemenag apa-lagi eselon tinggi membiarkan praktik seperti ini," katanya.

Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf meminta Kemenag menutup Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah Pandaan yang memberangkatkan 12 calon jemaah haji via Filipina.

Kini, ke-177 WNI sudah berada di KBRI Manila untuk dipulangkan ke Tanah Air.

Di sisi lain, ke-177 WNI yang menggunakan paspor Filipina bisa kehilangan kewarganegaraan.

"Pergi haji dengan identitas kewarganegaraan negara lain status kewarganegaraannya akan hilang secara otomatis meski dengan tujuan sementara," kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum dan HAM Freddy Harris di Jakarta, kemarin. (Ind/Cah/Nic/AB/X-6)