Soal Tarif RS di JKN belum Tuntas

PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan dua tahun.

Namun, sejumlah rumah sakit (RS) mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mengeluhkan tarif layanan kesehatan yang tercantum dalam Indonesia Case Base Groups (Ina CBGs).

Pasalnya, tarif yang ditetapkan pemerintah itu dinilai lebih rendah daripada tarif standar rumah sakit.

Menurut Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlin-dungan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tb Choesin, persoalan tarif tersebut penting diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional rumah sakit.

"Ada rumah sakit yang mengeluh, ada juga yang merasa diuntungkan. Ini harus dipelajari, jangan sampai ada yang dirugikan," ujarnya saat membuka workshop bertema Memantapkan pelayanan kesehatan yang stabil dan berkelanjutan, di Jakarta, kemarin.

Dikhawatirkan, lanjut Choesin, permasalahan tarif itu berimbas pada keengganan rumah-rumah sakit lain untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan melayani pasien JKN.

"Jika demikian, bukan tidak mungkin keberlangsungan JKN akan terancam."

Tidak hanya mengenai tarif Ina CBGs, soal defisit anggaran BPJD Kesehatan juga menjadi sorotan.

Menurut Choesin, beberapa waktu lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, juga Kemenko PMK untuk membahas hal tersebut.

"Harapannya, meskipun defisitnya sangat tinggi, tidak sepenuhnya mengharapkan dari APBN (untuk menutup defisit itu)."

Pada kesempatan sama, Direktur Utama RS Umum Daerah Kota Bogor Dewi Basmala berpendapat, di era JKN pihak RS perlu melakukan perubahan paradigma pelayanan.

Misalnya, jika semula hanya membandingkan pendapatan dan biaya dengan tarif Ina CBGs, kini perlu cermat dalam pengendalian biaya.

"Tidak melakukan pemborosan dalam artian menyeluruh dari penerapan prosedur standar sampai ke prosedur substandar. Menyeluruh dari input, proses, hasil, benefit, serta dampaknya. Kita pun harusnya lebih berpikir bagaimana melakukan pengendalian biaya," pungkasnya. (Mut/H-3)