Program JKN masih Banyak Dikeluhkan

DUA tahun pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), beberapa rumah sakit (RS) yang tergabung sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mengeluhkan persoalan kecukupan tarif Indoensia Case Base Groups (Ina CBGs). Pasalnya, klaim dari pemerintah dianggap tidak sesuai atau lebih rendah dari tarif RS.

Padahal, menurut Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tb Choesin, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional RS.

"Ada RS yang mengeluh, ada juga yang merasa diuntungkan. Ini harus dipelajari, jangan sampai ada yang dirugikan," ujarnya saat membuka Workshop dengan tema 'Memantapkan Pelayanan Kesehatan yang Stabil dan Berkelanjutan' di Jakarta, Rabu (24/8).

Apalagi, ungkap Choesin, kondisi tersebut bisa berimbas pada RS lain yang hingga kini masih enggan bergabung dengan pemerintah untuk memajukan kesehatan nasional. Jika demikian bukan tidak mungkin keberlangsungan JKN pun akan terancam.

Tidak hanya mengenai tarif Ina CBGs, berbagai persoalan yang ada di dalam program JKN terus berusaha diperbaiki. Beberapa waktu lalu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan juga Kemenko PMK untuk bersama-sama membahas hal tersebut.

"Harapannya karena meskipun bujet defisitnya sangat tinggi tetapi tidak sepenuhnya mengharapkan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," cetusnya.

Direktur Utama RS Umum Daerah Kota Bogor Dewi Basmala berpendapat bahwa pihak RS perlu melakukan perubahan paradigma pelayanan. Misalnya, jika semula hanya membandingkan pendapatan dan biaya dengan tarif Ina CBGs, kini perlu lebih sadar biaya dengan tidak melakukan pemborosan yang bersifat universal.

Adapun yang dimaksud pemborosan universal, jelasnya, dalam artian menyeluruh dari penerapan prosedur standar sampai ke prosedur substandar. Selain itu menyeluruh dari input, proses, hasil, benefit, serta dampaknya.

"Semua pihak harus saling menyadari. Kita pun harusnya lebih berpikir bagaimana melakukan pengendalian biaya, baik itu yang direct cost maupun indirect cost," pungkasnya. (OL-5)