BADAN Kependudukan PBB, UNFPA, menyebutkan Indonesia sebagai negara yang akan memanen puncak bonus demografi pada kurun waktu 2028-2035. Saat itu, tersedia lebih dari 65 juta tenaga kerja muda produktif usia 15- 29 tahun. Jumlah itu bahkan terbesar sejak Indonesia merdeka. Bonus demografi tersebut merupakan jembatan emas bagi Indonesia untuk tinggal landas menjadi negara maju. Namun, peluang emas itu akan hilang dan berlalu begitu saja jika pemerintah tidak sigap memperbaiki kualitas SDM. Oleh karena itu, pada puncak perayaan Hari Anak Nasional 2015, Presiden Joko Widodo bonus demografi harus dikelola dengan tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi .
"Bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Satu sisi adalah berkah, jika kita berhasil mengambil manfaatnya. Satu sisi lain adalah bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik," kata Jokowi. Pernyataan Kepala Negara diamini Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty. Menurut dia, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar bonus demografi mendatangkan manfaat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan itu ialah angkatan kerja yang produktif dan tidak mengurangi jam kerja, meningkatnya tabungan dan investasi secara bijak, dan angkatan kerja yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi, dan penduduk yang berkualitas.
Menurut Surya Chandra, program Keluarga Berencana (KB) berdampak besar pada syarat keberhasilan meraih bonus demografi . Dia mencontohkan, pada 2012 rata-rata 100 angkatan kerja usia 15-64 hanya menanggung sekitar 50 orang yang tidak produktif atau mereka yang berusia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun. Kondisi itu, lanjut Surya Chandra, berbeda dengan kondisi pada 1971 ketika 100 angkatan kerja harus menanggung 86 orang yang tidak produktif. Walhasil, kesempatan untuk investasi membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan terkendala akibat jumlah penduduk yang mengantungkan diri kepada yang bekerja terlalu besar.
"Lewat program KB, jumlah penduduk yang harus ditanggung oleh mereka yang bekerja sudah menurun hingga 50 orang. Ketika jumlah penduduk yang harus ditanggung kurang dari separuh total angkatan kerja, saat itu bonus demografi dimulai," kata dia. Dia menambahkan, mereka yang akan menjadi penentu bonus demografi ialah para pemuda. Jika setiap pemuda Indonesia bisa menyelesaikan pendidikan minimal SMA sederajat, mereka akan menjadi tenaga kerja produktif yang andal. Oleh karena itu, lanjut Surya Chandra, semua anak, terutama perempuan, harus mengenyam bangku sekolah. Kehadiran anak perempuan di sekolah, selain meningkatkan kualitas mereka, mencegah pernikahan dini dan mematangkan usia perkawinan.
"Kita perlu belajar dari Thailand, Singapura, dan Korea Selatan yang berhasil memanen bonus demografi ," sebut Kepala BKKBN. Menurut Surya Chandra, ketiga negara tersebut menginvestasikan pendidikan guna meraup keuntungan bonus demografi . Dia mencontohkan, ketika sedang berkembang, Korea Selatan mengirim pemuda sebanyakbanyaknya untuk belajar di luar negeri. Hasilnya tenaga intelek yang melimpah menjadi penggerak utama nadi perekonomian Korea Selatan. Bonus demografi di Korea Selatan mampu meningkatkan pertumbuhan negara itu dari 7,3% menjadi 13,2%. Harus sehat Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, untuk meraih jendela peluang saat bonus demografi tiba, pemerintah harus menyiapkan SDM yang sehat dan berkualitas sejak dini.
Sayangnya, kata dia, fakta di lapangan menyebutkan angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) semakin meningkat dan telah menggeser penyakit infeksi menular sebagai penyebab kematian utama di Indonesia. "Dalam satu dekade belakangan, PTM mulai menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia," ujar Nila. Di sisi lain, Menkes mengatakan Indonesia tengah mengalami beban ganda penyakit dengan semakin tingginya kasus penyakit degeneratif, sedangkan penyakit menular belum bisa diturunkan. Guna mengantisipasi peningkatan kasus PTM, cara terbaik dan termurah, kata Menkes, dengan mengenalkan pola hidup sehat. (H-2)