Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA harus mengedepankan isu-isu di tingkat tapak dalam conference of the parties (COP) 28 atau konferensi para pihak anggota The Unites Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab.
“Karena sejauh ini gak pernah ada pengetahuan masyarakat adat yang terbukti menjaga hutannya dan masih baik diangkat oleh negara dan dijahit jadi solusi global,” kata Manajer Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian saat dihubungi, Senin (20/11).
Menurut Uli, sejauh ini, sejak Perjanjian Paris diinisiasi pada 2005, belum ada kebaharuan program yang dibawa negara-negara anggota, termasuk Indonesia dalam melakukan upaya pengendalian krisis iklim.
Baca juga : Laporan PBB Bongkar Siasat Negara Produsen Bahan Bakar Fosil di KTT Iklim
Padahal, banyak gagasan dan program yang berasal dari tingkat tapak yang semestinya dibahas dan disepakati di perundingan global tersebut.
Saat ini, Uli melihat apa yang dibahas dalam perundingan internasional masih jauh dari realitas yang terjadi di tingkat tapak. Negara-negara malah berfokus pada pembahasan solusi yang menurutnya salah.
Baca juga : Konsultan COP28, McKinsey Dorong Kepentingan Klien Perusahaan Migas
“Solusi itu tetap memberikan ruang kepada negara-negara industri. Dan percakapan internasional lebih menitikberatkan bagaimana suatu negara melakukan pelepasan emisi dan melakuakn offsetting seperti perdagangan karbon. Dan kita tahu skema itu gak bisa memberikan jawaban pada krisis iklim,” beber Uli.
Terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto mengungkapkan, Indonesia akan kembali memamerkan hasil kerja soal lingkungan dan kehutanan kepada negara-negara di COP-28.
Ia percaya hal-hal yang telah dilakukan di tingkat tapak dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memimpin di bidang lingkungan dan kehutanan dengan memberikan contoh nyata.
“Karena kita punya tagline namanya leading by examples. Kita sudah leading, cuma kita gak pernah speak up. Makanya kita mau speak up melakukan banyak hal yang mungkin tidak dilakukan negara lain,” kata Agus.
Ia meyakini, COP-28 akan lebih banyak mendapatkan perhatian dunia dibanding sebelumnya. Karenanya, akan semakin banyak lagi negara yang akan terinspirasi dengan langkah konkret Indonesia.
Ia menilai, upaya tingkat tapak yang dilakukan Indonesia dalam melakukan pemulihan dan pemeliharaan lingkungan serta hutan akan relatif lebih murah dibanding dengan teknologi. Beberapa contoh dari kegiatan tingkat tapak di antaranya penanaman pohon hingga restorasi mangrove.
“Contohnya mangrove, itu bisa menyerap empat kali lipat dari tanah daratan. Itu sudah dilakukan di tingkat tapak. Selain itu hasil dari mangrove seperti udang, ikan, itu diekspor, artinya contoh yang diangkat itu bahwa kita mampu. Jangan anggap bahwa masyarakat itu bisanya Cuma merambah,” beber dia.
Selain menjabarkan keberhasilan pengelolaan LHK di tingkat tapak, di COP-28 Indonesia juga akan mendorong negara-negara maju untuk melunaskan komitmen pembiayaannya.
“Jadi selama ini kan komitmen negara maju bisa dibilang ‘ngomong doang.’ Tapi tetap kita tuntut. Tapi jelas kita tidak mau bergantung ke mereka. Ada banyak cara untuk mendapatkan pendanaan, seperti perdagangan karbon, lalu kerja sama trilateral,” pungkas dia. (Z-5)
Krisis iklim yang disebabkan pemanasan global telah menyebabkan panjang hari di Bumi semakin bertambah, menurut analisis terbaru.
Isu perubahan iklim merupakan tantangan bagi Indonesia yang masih mengejar pertumbuhan ekonomi besar.
Kepala BMKG menekankan pentingnya memberikan pemahaman tentang cuaca dan iklim kepada petani, terutama petani milenial yang akan berperan penting di masa depan.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana berkomitmen menyelesaikan dampak krisis iklim dan masalah lingkungan hidup di wilayahnya.
Di tengah krisis iklim dan krisis pangan, peran petani milenial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) berhasil mempertahankan penghargaan Proper Daerah (Properda) Peringkat Emas yang ke-9 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan target-target iklim dalam FOLU Net Sink 2030, dengan estimasi sebesar USD 14.5 miliar.
Grant Thornton menjelaskan perlu adanya langkah konkret dari perusahaan seperti perlunya memulai investasi dalam teknologi hijau, dan energi terbarukan.
Semua orang harus punya akses pada air bersih dan untuk ketahanan pangan. Karenanya perlu disiapkan policy yang mengikuti kebutuhan dan dinamika global, serta implementasinya perlu dilakukan
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka (UT) Jakarta Imam Pesuwaryantoro bagaimana mendorong hilirisasi sampah plastik secara virtula pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE).
kesadaran bahwa momen kesempatan dalam menanggulangi perubahan iklim itu harus diambil.
Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan Second NDC untuk target penurunan emisi yang lebih ambisius yang rencananya akan disampaikan 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved