Presiden: Pembangunan Ekonomi dan Budaya Harus Seimbang

PRESIDEN Joko Widodo mengumpulkan sejumlah budayawan di Galeri Nasional Jakarta, Selasa (23/8). Dari para budayawan, Presiden Jokowi ingin mendengarkan masukan mereka soal pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah.

Pembangunan ekonomi, kata Presiden, tidak boleh mengesampingkan dimensi kebudayaan. Sebab, jelasnya, pembangunan tidak melulu soal yang 'keras-keras' seperti membangun jalan tol, jembatan, bandara, dan lain-lain.

"Fokus pembangunan infrastuktur bukan yang keras-keras saja. Saya ingin mendapatkan masukan, agar pembangunan infrastruktur yang lunak, infrastruktur yang tidak keras itu juga bisa kita mulai," ujarnya di dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 90 menit itu.

Oleh sebab itu, sambung Presiden, ia menginginkan dimensi kebudayaan menjadi identitas, karakter, dan jati diri bangsa yang bisa senapas dengan pembangunan infrastruktur.

Jokowi menjelaskan, para budayawan memberikan banyak masukan kepadanya. Budayawan, disebut Jokowi, sedikit 'menyentilnya' karena terlalu sering membahas pembangunan infrastruktur, politik, dan ekonomi. Padahal, kebudayaan juga perlu diperhatikan untuk pengembangan manusia Indonesia.

"Apa pun itu, harus seimbang. Jangan kita terus bicara masalah ekonomi, politik, kita lupa bahwa ada sisi budaya yang juga harus kita perhatikan," ujarnya

Meski demikian, kepala negara mengakui pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya berpihak kepada aspek kebudayaan. Pasalnya, masih banyak daerah yang tidak memberikan ruang kontribusi bagi pembangunan budaya sebagai wadah ekspresi masyarakatnya.

Taman budaya misalnya, Jokowi melihat infrastruktur itu belum memberikan kontribusi besar bagi pembangunan budaya sendiri. "Tidak ada taman budaya misalnya, tidak ada pusat kebudayaannya di mana? Tidak ada ruang budaya di mana? Ini yang segera kita rumuskan, segera nantinya bisa dilaksanakan," tegasnya.

Hasil dari pertemuan tersebut, tutur Presiden, akan menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang berbasis kebudayaan. Tidak cuma itu, Presiden juga berharap agar aspek kebudayaan menjadi sumber kekuatan diplomasi Indonesia

"Kita berharap nanti ada tahapan tahapan menuju ke proses kebijakan makro kebudayaan Indonesia. Saya minta tolong, minta masukan agar arahnya itu betul. Karena kita harus memulai itu," tandasnya seusai pertemuan sembari menunjukkan secarik kertas coretannya yang berisi masukan-masukan para budayawan.

"Saya kira banyak sekali nanti kebijakan makro kebudayaan kita dalam rangka proses pembudayaan manusia," sambung dia.

Budayawan yang tercatat hadir, yakni Arswendo Atmowiloto, Sri Edi Swasono, Jim Supangkat, Franz Magnis Suseno, Susanto Mendut, Al-Azhar, Teuku Kemal Fasya, Garin Nugroho, Djaduk Ferianto, Acep Panca Dahana, dan Mudji Sutrisno.

Sementara, Mudji mengatakan, pembangunan karakter bangsa berbasis budaya efektif menumbuhkan cinta kepada Tanah Air. Ia mengusulkan museum-museum dimanfaatkan menjadi ruang pembelajaran sejarah bangsa.

"Misalnya, pameran lukisan koleksi-koleksi pribadi Soekarno yang dilakukan Istana. Ini masyarakat kan tak ada tahu. Kita mendorong kebudayaan menjadi inti dari pembangunan ekonomi," tandasnya. (OL-5)