Pemerintah Pastikan Perlindungan Maksimal WNI di Filipina

KEMENTERIAN Luar Negeri memastikan perlindungan maksimal akan diperoleh para calon jemaah haji yang ditangkap otoritas Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) Filipina, pekan lalu. Mereka dinilai merupakan korban kejahatan terorganisir.

Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Selasa (23/8) terkait penahanan 177 jemaah haji Indonesia yang ditahan karena menggunakan paspor Filipina palsu.

Menurut Menlu, Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, dan Kapolri untuk menangani kasus itu. "Yang perlu kita utamakan saat ini adalah memberikan perlindungan maksimal kepada 177 WNI kita yang menjadi korban," tutur Retno.

Beberapa hari belakangan, verifikasi data sudah dilakukan imigrasi Filipina didampingi oleh KBRI setempat. Bahkan tenaga tambahan sampai diturunkan untuk KBRI Manila untuk membantu keperluan 177 WNI tersebut.

Dari 177 WNI, 144 diantaranya sudah dicocokan dengan data SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) sedangkan sisanya masih proses verifikasi. Pendalaman masih terus dilakukan dan akses terbuka setiap saat antara pemerintah Indonesia dan otoritas Filipina untuk bekerja sama.

"Kemarin saya melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Filipina dan menyampaikan mengenai permintaan Indonesia untuk memberikan perhatian khusus untuk kasus ini. Saya tekankan bahwa 177 ini adalah korban," jelas Retno.

Sementara itu Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie mengatakan pihaknya sudah mengutus atase imigrasi yang berada di Davao untuk membantu verifikasi, pendampingan, dan perlindungan 177 WNI. Ronny mengaku baru mendapatkan data lengkap 139 WNI. Sedangkan 38 WNI lain masih dicari data dukungan di perlintasan dan SIMKIM berdasarkan paspor yang dimiliki.

"Ketika mereka membuat paspor ada 18 kantor imigrasi di Indonesia. Kantor imigrasi Pare-pare dan Makasar yang terbanyak sekitar 40 orang sisanya di sekitar 15 kantor imigrasi di Indonesia. Paspor Indonesia yang mereka miliki itu asli," imbuh Ronny. Dari 177 WNI terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan yakni 60 orang, Pare-pare 39 orang, dan Makasar 27 orang. (OL-2)