Libatkan Petani Kelola Gambut

KEBIJAKAN dari setiap negara yang memiliki lahan gambut seharusnya tidak hanya mengatur dan memberi konsesi kepada korporasi. Nasib para petani/pekebun yang sudah lama hidup di kawasan lahan gambut juga perlu diperhatikan.

Hal tersebut dilontarkan peniliti asal Singapura Khor Yu Leng saat menyampaikan paparan ilmiahnya yang berjudul Haze Control and the Oil Farm Farmer dalam The 15th International Peat Congress (IPC) di Kuching, Malaysia, kemarin (Kamis, 18/8).

Leng yang telah mengadakan penelitian lahan gambut ditinjau dari sosial-ekonomi di Malaysia dan Indonesia itu menjelaskan bahwa ia belum melihat pemerintah juga berfokus terhadap nasib petani di lahan gambut "Pertanyaannya ialah bagaimana Anda menolong para petani di lahan-lahan konsesi," ujarnya.

Menurut dia, jika persoalan itu diabaikan, manajemen atau pengelolaan lahan gambut akan tidak ada gunanya dan riskan terjadi konflik sosial serta kebakaran hutan. Temuan Leng yang cukup mencengangkan ialah pada kebakaran hutan yang terjadi selama ini, 60%-nya berasal dari luar lahan konsesi perusahaan.

Adanya kebijakan pemerintah Indonesia bahwa masyarakat diperbolehkan membuka lahan seluas 2 ha juga belum membantu peningkatan kesejahteraan petani kecil. "Apakah itu cukup, apakah lebih tinggi daripada upah minimum? Yang juga penting, akan dibawa ke mana petani kecil tersebut, yang di Indonesia ada sekitar 25 juta jiwa," ujarnya.

Permasalahan akan semakin rumit lagi jika ada warga baru pendatang, seperti yang banyak terjadi di Sumatra dan Kalimantan. "Bagaimana kontrolnya di areal hutan yang sangat luas tersebut."

Tidak hanya itu, pelaku usaha baru di bidang kehutanan juga sering memanfaatkan para petani kecil tersebut untuk mencari lahan tanam, terutama untuk perkebunan sawit, dengan cara mudah, yakni menebang hutan atau membakar semak maupun lahan gambut pada saat kemarau.

"Seharusnya petani kecil menjadi pemberi input dalam pembuatan kebijakan sehingga pengelolaan lahan gambut semakin holistik."

Kebijakan holistik
Peneliti lahan gambut dari Malaysia Luli Melling berbagi pengalaman dalam presentasinya yang berjudl Enverironmental Management of Tropical Peatland. Ia menekankan pentingnya sebuah kebijakan yang holistik dari negara terkait dengan pengelolaan lahan gambut.

Dalam penelitiannya di Sarawak, lahan gambut di sana seperti halnya lahan gambut di wilayah Asia Tenggara kini menghadapi tantangan terkait dengan kebutuhan lahan pertanian untuk memenuhi pangan, sosial, dan ekonomi.

Untuk itu, pemerintah di Sarawak dan asosiasi terkait membangun pertanian ramah lingkungan dengan pendekatan holistik.

"Keberhasilan dalam penerapan sistem pengelolaan agroekosistem berbasis lingkungan pada lahan gambut budi daya merupakan terobosan yang sangat baik untuk menjembatani kepentingan produksi dan aspek lingkungan berdasarkan sintesis ilmiah, hasil penelitian, serta pemahaman tentang lahan gambut itu sendiri," jelasnya.(H-3)