Optimalisasi Sumber Daya Tekan Kebakaran Hutan

PEMERINTAH serius mengatasi kasus keba karan hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air. Hal tersebut tecermin dari menurunnya jumlah karhutla pada tahun ini mencapai 70% hingga Agustus 2016.

“Kalau dilihat tahun ini memang ada penurunan setiap bulannya sepanjang tahun antara 50% hingga 70% dibandingkan periode yang sama tahun 2015,“ ungkap Direktur Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B Panjaitan di Jakarta, Senin (8/8).

Pada November 2015, karhutla diperkirakan telah menghanguskan sekitar 2,3 juta hektare, dan menurut Bank Dunia menimbulkan kerugian hingga Rp221 triliun. Selain itu, karhutla menyebabkan bencana kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem hutan dan hayati.

“Sepanjang tahun ini dari Januari 2016 sampai 9 Agustus 2016, luas area terbakar 88.122 hektare (Riau 46.788 ha, Kaltim dan Kaltara 40.467 ha). Sangat jauh dibandingkan tahun lalu, yakni bulan-bulan ini kondisi sedang sangat parah karena memang kondisi cuaca juga tengah mengalami dampak El Nino,“ katanya.

Sejak awal tahun, jelas Raffles, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah karhutla. Antara lain, pembentukan Tim Patroli Terpadu sebagai garda terdepan pemantauan di lapangan.Program itu menjadi salah satu prioritas program pencegahan dan penanggulangan kebakaran menjadi lebih luas. “Tim sudah bekerja sejak Februari 2016.Setiap tim terdiri atas 6 orang, yang bekerja di satu atau beberapa desa yang saling berdekatan untuk saling membantu.“ Tim itu terdiri atas Manggala Agni, TNI, Polri, polisi hutan, aparat desa, dan LSM serta Dinas Kehutanan Daerah. Tim tersebut ditargetkan berada di 731 desa rawan karhutla, yang tersebar di enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Ia mengemukakan berbagai alat kelengkapan diberikan kepada setiap tim. “Saat ini, sudah ada 120 desa yang memiliki Tim Patroli Terpadu. Sisanya ditargetkan selesai di 731 desa pada akhir 2016.“

Tim tersebut tidak hanya bertugas memantau lapangan, tetapi juga melakukan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan mengenai karhutla kepada masyarakat.

Selain itu, tim juga melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla dan sumber daya desa.“Jadi meski tidak ada kebakaran, mereka juga terus bekerja melakukan tugas lainnya.Mereka juga difasilitasi dengan sepeda motor dan pompa punggung atau jetshooter sebagai sarana pendukung.“ Dukungan juga akan diberikan melalui pembagian 1.000 smartphone bagi seluruh Tim Patroli Terpadu dan personel Manggala Agni. Smartphone tersebut nantinya akan dilengkapi dengan aplikasi khusus yang menampilkan keberadaan titik panas dan api yang secara otomatis terhubung dengan kantor pemantauan di daerah dan pusat.

“Sementara untuk masyarakat luas, kami juga menyediakan sistem berbasis web dan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi deteksi titik panas setiap harinya melalui situs sipongi.menlhk.go.id yang juga terhubung langsung de ngan lembaga terkait seperti BNPB, LAPAN, dan BMKG,“ ujar Raffles.

Di sisi lain, empat provinsi telah meningkatkan status siaga darurat. Empat daerah itu, yakni Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Peningkatan status itu bertujuan untuk menggerakan lebih cepat dukungan sumber dana, sumber daya manusia, dan peralatan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional Pusat.

Untuk mengetahui titik api, monitoring dari udara juga dilakukan Satgas Udara yang dikomandoi Danlanud Rusmin Nurjadin Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. Monitoring dilakukan dengan menggunakan pesawat Hawk 100 dan pesawat F-16. Sejauh ini sudah dua provinsi yang melakukan pemadaman dini dari udara dan penyemaian garam cloud siding. Riau melakukan pemadaman dari udara dengan water bombing 3.945 sortie helikopter dengan air 39,39 juta liter air, Sedangkan Sumsel 435 sortie dengan jumlah air 1.7 juta liter air. Edukasi Edukasi juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat lokal. Di antaranya melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA). Hingga Desember 2015, telah dilatih sebanyak 9.845 masyarakat dalam wadah MPA.Tahun ini, masyarakat desa melalui kelembagaan MPA juga akan menerima kelengkapan sarana prasarana pengendalian karhutla. Di antaranya, 1.300 unit kendaraan bermotor roda dua, 2.000 unit pompa punggung, serta 3.000 set hand tools (kampak, parang, cangkul, garpu, garu, sekop, dan lainnya) untuk mengatasi karhutla.

“Selain itu, edukasi juga dilakukan sejak dini kepada masyarakat melalui materi muatan lingkungan atau Sekolah Adiwiyata di tingkat SMA berbagai wilayah Indonesia,“ tuturnya.

Pemerintah juga melakukan pendekatan ke perusahaan pemilik izin pengelolaan lahan agar lebih serius menjaga areal mereka. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterbitkan pada Maret 2016. Permen tersebut di antaranya mengatur kewajiban stakeholder, termasuk perusahaan, untuk memenuhi standar minimal sumber daya manusia dan sarana prasarana pengendalian karhutla per satuan unit kelola.

Hal tersebut dilakukan guna menjamin kesiapan perusahaan dalam mencegah dan mengatasi secara cepat bila terjadi kebakaran di area yang dikelola mereka.

Pemerintah juga mendorong agar perusahaan lebih meningkatkan pelibatan masyarakat dalam program pengendalian karhutla dan melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. “Ini belum lama keluar permennya, nanti akhir tahun akan ada evaluasi akan kebijakan tersebut. Sanksi akan diberikan kepada stakeholder yang setelah dievaluasi ternyata tidak menunjukkan adanya progres untuk memenuhi kewajibannya. Mulai dari teguran hingga pencabutan izin siap kami lakukan,“ tutur Raffles.

Semua itu, menurut dia, bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan melindungi masyarakat. Karena itu, sinergitas antarlembaga dan instansi, baik dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil dapat terus ditingkatkan guna mencapai hasil yang maksimal.

“Karena api terjadi berkat adanya aktor, yakni manusia. Harus ada perubahan perilaku dari seluruh pihak.Ini menjadi tantangan yang sangat sulit karena melibatkan berbagai lapisan dan sangat kompleks. Dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk mencegah kebakaran. Kalau itu sudah tercipta, seharusnya sudah tidak akan ada lagi kebakaran di Indonesia,“ tutup Raffles. (Pro/S-25)