Berhemat, tetapi Tetap Beri Perlindungan Sosial

KEMERDEKAAN di bidang kesejahteraan dimaknai sebagai kemandirian suatu negara, baik di bidang sosial dan perekomonian.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan bangsa yang mandiri adalah bangsa yang tidak terkooptasi dengan lilitan utang luar negeri dan tidak terbayar. Bila itu terjadi akan menempatkan posisi suatu bangsa tidak sejajar dengan bangsa lain.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya, negara harus mempunyai perlindungan sosial bagi warga miskin. Caranya melalui program dan bantuan yang diberikan dengan harapan angka keluarga pra sejahtera berkurang.

Salah satu program yang cukup efektif mengurangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Jika dibandingkan beras miskin (raskin) dan bantuan siswa miskin (BSM), PKH telah mengangkat 28,2% atau 7,4 juta jiwa penerima manfaat keluar dari kemiskinan. “Sejak diterapkan, penerima PKH yang kini sudah mandiri ada ribuan keluarga.”

Peserta PKH ialah keluarga sangat miskin (KSM) yang memiliki ibu hamil (bumil) atau balita. Selain itu, KSM yang memiliki anak didik usia 6-15 tahun (SD/SMP) atau yang telah terdaftar di badan pusat statistik. “Saat ini PKH mencakup sekitar 3,5 juta KSM dan akan diperluas menjadi 6 juta KSM pada 2016.”

Ia menambahkkan pemerintah juga mengupayakan bantuan non tunai, salah satunya pendirian E- Warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH.

Penerima Program PKH dan penerima beras rakyat sejahtera (Rastra) bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok di sana. Dinamai E-Warung karena ketika membeli warga melakukan transaksi elektronik dengan kartu masyarakat Indonesia sejahtera yang setiap bulan diisi saldonya Rp105.000.

Namun, postur anggaran negara yang tengah defisit membuat pemerintah mengimbau kementerian dan lembaga melakukan self - blocking untuk mengurangi pengeluaran dalam rangka penghematan. Hal itu berdampak pada dana alokasi program di Kemensos. Namun dia memastikan hal itu tidak akan mengganggu target yang ditetapkan.

“Pada September akan ada 2,5 juta keluarga penerima baru PKH. Semula mendapat dua kali pencairan karena penghematan anggaran jadi satu kali.”

Selain itu, bantuan bagi penyandang disabilitas berat dan asistensi bagi warga lanjut usia yang semula peruntukannya 12 bulan menjadi 10 bulan. Pengurangan juga terjadi pada biaya program bantuan pemberian makanan bagi anak panti dan anak jalanan, dari awalnya Rp 114 ribu menjadi Rp 123 ribu.

Diungkapkannya, Kemensos mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp2,2 triliun, padahal 75% anggaran tersebut untuk bantuan sosial. Menurut Khofifah, pemotongan anggaran bukan alasan untuk tidak memberikan layanan yang terbaik. (ind/S-25)