Buka Rekam Medis Untuk Korban Vaksin Palsu

KETUA Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjaja meminta agar Pemerintah dan Rumah Sakit tidak menutupi rekam medis pasien, dalam hal ini balita yang divaksin di tiap rumah sakit. Pasalnya, dengan adanya rekam medis, maka masyarakat dapat memperkirakan kemungkinan jenis vaksin palsu yang diberikan kepada anak mereka.

"Jadi dia bisa lihat misalnya untuk Hepatitis B yang diperkirakan pada saat ini merupakan vaksin palsu yang beredar, jadi mereka bisa cek dan vaksin ulang untuk hepatitis B saja, tidak perlu semua (vaksin) mereka jalani ulang," terang Marius saat ditemui di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), di Jakarta, Sabtu (13/8).

Pembukaan rekam medis, lanjut Marius, sebenarnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis. Oleh karena itu, dirinya heran jika Kemenkes justru melarang Rumah Sakit untuk membuka rekam medis kepada pasien yang bersangkutan.

Lebih jauh, dirinya juga meminta agar Pemerintah secepat mungkin mengeluarkan kajian terhadap bahaya vaksin palsu kepada anak. "Selama ini kan mereka bilangnya ini (vaksin palsu) tidak bahaya, tapi kan belum ada kajian ilmiahnya," imbuh Marius.

Padahal, selama ini orangtua korban vaksin palsu masih resah dan menunggu petunjuk dari Pemerintah terkait bahaya dari vaksin palsu secara mendetil kepada anak mereka. Oleh karena itu, menurutnya bukanlah hal aneh apabila asumsi terkait vaksin palsu berkembang di masyarakat.

Salah satunya, adalah meningkatnya posisi Indonesia sebagai Negara dengan Penderita TBC terbanyak kedua di Dunia, menggeser Tiongkok. Padahal, Indonesia sebelumnya berada di posisi 3. "Ini baru asumsi saja, kan kita tahu kalau anak diberikan vaksin BCG agar imun terhadap virus TBC," tambah Marius. (OL-2)