Masyarakat Adat Ingin Diakui Negara

STAF Khusus Sekretaris Kabinet Kerja Jaleswari Pramodhawardhani menyampaikan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia pada 9 Agustus 2015 harus jadi momentum perlindungan bagi masyarakat adat Nusantara.

"Kami harap hak-hak masyarakat adat mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara,'' kata Jaleswari dalam jumpa pers peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia dan Festival Nusantara di Jakarta, kemarin.

Peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia dan Festival Nusantara 2015 akan digelar di kawasan Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali, pada 8-17 Agustus, sekaligus untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI.

Demi mewujudkan momentum itu, Jaleswari mengatakan pihaknya dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menghadap Presiden Jokowi untuk membentuk satuan tugas khusus masyarakat adat.

Menurut Jaleswari, Presiden Jokowi menyambut baik usulan itu dan segera menunjuk orang-orang yang akan duduk dalam satgas tersebut, yang tujuan akhirnya membentuk lembaga negara independen dan permanen.

Saat ini tim pembentukan satgas hanya menunggu rancangan satgas masyarakat adat ditetapkan jadi keputusan presiden (keppres) tentang satgas masyarakat adat.

Wakil Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan pihaknya dan semua masyarakat adat di Indonesia mengharapkan kehadiran Presiden untuk mengumumkan keppres tentang satgas masyarakat adat.

"Kami harap Presiden hadir karena ini penting untuk rekonsiliasi masyarakat adat dan pemerintah, serta citra Indonesia di mata internasional."

Acara peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia dan Festival Nusantara sendiri akan diisi dengan dialog, tukar pengalaman, pentas seni dan budaya, yoga, serta meditasi bersama.