Presiden Minta PLTN Riset Dibangun

PRESIDEN Joko Widodo telah ­menyetujui dan meminta Kemenristek Dikti membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk riset. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pun ditunjuk sebagai pelaksana proyek riset itu.

Menristek Dikti M Nasir menyampaikan hal itu seusai membuka rapat koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta balitbang di Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.

“Pemerintah sedang membangun tenaga listrik 35 ribu megawatt. Komponennya 25% ialah energi baru terbarukan,” terang M Nasir.

Untuk mengisi 25% dari energi listrik itu diambil dari energi surya, angin, mikrohidro, dan geotermal. Menurutnya, seluruh riset untuk energi baru terbarukan ini sudah dilakukan dan telah diimplementasikan ke masyarakat. Namun, hanya energi nuklir yang belum dikembangkan risetnya untuk energi di Indonesia.

Karena itu, Batan akan mengembangkan PLTN untuk riset. Namun, lokasinya belum ditentukan. “Kami masih mencari tempat yang cocok dan nantinya akan dilakukan uji tapak dan sebagainya,” jelas M Nasir.

Pertimbangan pemerintah membangun PLTN untuk riset karena Indonesia sudah memiliki tiga reaktor nuklir, yaitu di Serpong, Bandung, dan Yogyakarta, sejak 1960-an. “Kondisi ketiga reaktor itu aman dan bersih. Karena itu, pemerintah akan mengembangkan riset energi berbasis nuklir ini yang disebut dengan rekayasa daya eksperimen,” ungkapnya.

Selain itu, hasil survei di masyarakat terkait dengan kehadiran energi nuklir cukup bagus. “Respons positif masyarakat Indonesia mencapai 75%, sedangkan di Korea hanya 65%.”

Mengenai adopsi teknologi nuklir yang akan dipakai, hal itu masih dijajaki. Awal Agustus lalu, Kemenristek Dikti mengunjungi Tiongkok. Salah satu agendanya ialah membahas nuklir untuk energi.

“Akan tetapi, Batan masih menjajaki ­apakah menggunakan teknologi dari Tiong-kok, Rusia, atau Prancis.”

Target 2020

Saat dihubungi secara terpisah, Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan reaktor daya riset atau yang disebut dengan reaktor daya eksperimental (RDE) ditargetkan mulai beroperasi pada 2020/2021.

“Saat ini telah selesai konsep dasarnya dan proses izin tapak di Serpong. Kita sedang ajukan proposal ke Bappenas untuk mendapatkan anggaran melalui skenario softloan G to G,” ujarnya, kemarin.

Lebih lanjut, masih kata Djarot, segera setelah anggaran diberikan paling tidak pada 2017, proses pembangunan RDE bisa langsung dimulai. Dengan demikian, diharapkan segala sesuatunya bisa berjalan sesuai rencana dan lancar tanpa hambatan.

Ia pun menjelaskan, tidak hanya sebatas demo PLTN, RDE juga dirancang sekaligus agar bisa dimanfaatkan untuk keperluan riset para peneliti baik di kementerian/lembaga maupun perguruan tinggi.

Pakar pendidikan yang juga merupakan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Arief Rachman mengaku setuju dengan rencana pemerintah membangun RDE sebagai salah satu sarana pengembangan riset. Pasalnya, riset sangat dibutuhkan di dalam pembangunan.

“Kita tidak boleh membangun tanpa penelitian. Jadi kalau tujuannya untuk penelitian, ini sangat bagus sekali,” tuturnya. (Mut/X-7)