Kuatkan Baznas agar Zakat Optimal

SALAH satu perubahan wajah ketatanegaraan Indonesia pascareformasi konstitusi ialah lahirnya lembaga penunjang nonstruktural. Salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kehadiran lembaga itu secara tidak langsung menopang tugas negara dalam menyejahterakan masyarakat. Dalam fungsi mereka, Baznas berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di Tanah Air.

Karena angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27 juta jiwa, Direktur Pusat Kajian Strategis Baznas, Dr Irfan Syauqi Beik, mengatakan perlu adanya penguatan fungsi lembaga zakat dari berbagai hal.

“Pertama, penguatan dari sisi anggaran. Pemerintah harus mau investasi lebih besar. Investasi dalam arti untuk menstimulasi supaya tahun ini bisa Rp10 triliun. Pemerintah harus bisa melakukan pengetatan anggaran dengan memilah mana sektor yang strategis untuk diprioritaskan. Dari sisi Baznas sendiri harus dilakukan penguatan,” ungkapnya saat peresmian Pusat Kajian Strategis Baznas, di Jakarta, kemarin.

Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia dari internal Baznas juga perlu diperkuat. “Kita ini perlu mengembangkan institusi yang bisa melaksanakan program secara efektif. Program efektif itu berarti perencanaannya harus clear, termasuk juga pemetaan potensi mustahiknya harus diperhitungkan. Bagaimana kita melakukan itu semua juga ditentukan SDM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan program Baznas sejauh ini sudah sangat efektif jika dibandingkan dengan program pemerintah lainnya. Saat ini lebih dari 3 juta masyarakat menerima manfaat zakat.

Namun, lanjutnya, dukungan pemerintah masih sangat kurang dalam memanfaatkan potensi yang telah ada ini.

“Dengan kondisi sekarang saja, pertumbuhannya sangat tinggi, 38%. Namun, yang kita perlukan bukan hanya tinggi, melainkan exponential growth, pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu 70%-80%,’’ ungkap Irfan.

Pada kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar memiliki potensi zakat yang besar. Namun, itu belum tereksplorasi.

“Kalau kita bicara di negara yang Islam, mereka tidak ada pajak, tapi hanya zakat. Kalau begitu, peran zakat lebih terlihat.Namun, di negara seperti Indonesia yang sistemnya ada pajak dan zakat yang sudah matang, sangat penting kita berpikir bagaimana zakat tetap eksis dan berfungsi.”

Untuk itu, ia menambahkan, sinergi antarlembaga negara diperlukan untuk memaksimalkan potensi zakat. Itu dilakukan agar zakat dapat disalurkan ke pihak-pihak yang tepat. (*/H-2)