Bacaan Satra Terabaikan

SELAMA hampir 70 tahun bangsa Indonesia merdeka, buku-buku karya sastra masih terpinggirkan. Hal itu dipicu, salah satunya, ketiadaan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan siswa membaca buku sastra di sekolah.

"Akibatnya banyak siswa SMA kita, misalnya, malas membaca buku sastra sama sekali alias nol buku. Padahal, keterampilan membaca ialah komponen paling penting dalam berbahasa. Makin tinggi keterampilan siswa dalam membaca, semakin besar kemampuannya untuk berkembang pada bidang-bidang lain," papar Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma di sela pencanangan Gerakan Indonesia Membaca dan Menulis (GIMM), di Jakarta, kemarin.

Kondisi itu berbeda dengan sejumlah negara yang mewajibkan siswa mereka untuk membaca buku karya sastra. Contohnya, Thailand yang mewajibkan membaca karya sastra hingga 5 buku, Malaysia 6 buku, Singapura 7 buku, Swiss 15 buku, Belanda 30 buku, dan Amerika Serikat 32 buku.

"Maka jangan heran jika saat ini siswa kita tidak lagi mengenal buku karya sastra seperti Salah Asuhan, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, dan Siti Nurbaya.

"Bukan hanya abai dengan buku karya satra. Satria bahkan menyindir kebiasaan membaca masyarakat Indonesia yang rendah berdasarkan referensi bacaan koran.

Menurutnya, untuk menjadi bangsa yang literate idealnya 1 koran dibaca 10 orang, tapi yang terjadi di Indonesia 1 koran malah dibaca 45 orang.

"Kita bahkan kalah dengan Sri Lanka, yakni 1 koran dibaca 38 orang dan di Filipina 1 koran dibaca 30 orang," jelas Satria.

Ia mendorong pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan buku-buku bacaan di sekolah agar keterampilan siswa Indonesia dalam membaca buku tidak lebih rendah dari negara-negara lain.

Pada kesempatan berbeda, Guru Besar Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Riyadi Santosa menyatakan level literasi anak didik Indonesia saat ini hanya pada level 3.

Padahal, Malaysia dan Thailand sudah masuk level 4 dan 5. Singapura bahkan masuk ke level 6 yang merupakan level tertinggi.

"Rendahnya level literasi menyebabkan rendahnya kemampuan siswa untuk merepresentasikan dan memproduksi ilmu pengetahuan sebagai tujuan akhir pembelajaran bahasa. Itu menghambat program pemerintah untuk meningkatkan sumber daya bangsa melalui pendidikan," jelas dia di sela persiapan pengukuhannya di Surakarta, Jateng, kemarin.

Dia menyarankan materi pelajaran bahasa Indonesia agar sebaiknya tidak berkutat pada persoalan tata bahasa, tetapi lebih pada belajar literasi. "Belajar bahasa bukan sekadar baca dan tulis, melainkan bagaimana dengan bahasa anak didik mampu menyelesaikan persoalan sehari-hari. Model ini perlu ditekankan," pungkasnya.

Baca 15 menit
Terkait itu, Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Mahsun menyatakan pencanangan GIMM ialah salah satu upaya pemerintah menggalakkan budaya membaca dan menulis atau literasi pada pelajar dan di sekolah.

"Gerakan ini untuk mengimplementasikan Permendikbud No 21/2015 mengenai penumbuhan budi pekerti yang mewajibkan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kami harap langkah ini bisa meningkatkan kemahiran membaca dan menulis anak didik kita," ujarnya. (FR/H-2)