Pengadaan Buku K-13 Harus Transparan

PENGADAAN buku teks pelajaran dalam Kurikulum 2013 (K-13) tahun pelajaran 2016/2017 dilakukan melalui sistem e-katalog atau online shop untuk menjamin transparansi.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengadaan buku dilakukan dengan lelang di pusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pihak sekolah bisa memanfaatkan dana BOS buku.

Dengan mengakses laman https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/buku_kurikulum_2013, pihak sekolah dapat langsung memilih buku yang digunakan.

Menurut Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, ada sekitar 105 judul buku dengan total 40 juta eksemplar yang dapat dibeli lewat laman itu.

"Kita ingin transparansi ada di atas meja. Harganya lebih rendah daripada harga eceran tertinggi (HET)," ujar Didik seusai membuka acara Dialog Pendidikan: Kurikulum 2013 dan Permasalahannya di Daerah, di Denpasar, Bali.

Hadir sebagai narasumber anggota Komisi X (F PDI Perjuangan) Wayan Koster, Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud Purwadi, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tia Kusumawardhani, serta para guru di lingkungan Provinsi Bali.

Menurut Didik, pembelian buku lewat e-katalog bisa meminimalkan kemungkinan masalah yang muncul akibat pengadaan yang dilakukan terpusat.

Misalnya, sekolah sudah membayar buku yang disiapkan, tapi bukti tidak dapat dikirim karena masalah teknis, atau sebaliknya.

Dengan e-katalog, transaksi menjadi lebih mudah.

Guru atau sekolah cukup membuka laman e-katalog, melakukan pemesanan, buku dikirim, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana BOS buku.

Didik mengatakan, untuk pengadaan buku K-13, sebanyak 10 perusahaan telah menandatangani kontrak.

Kemendikbud juga telah mengeluarkan surat edaran melalui Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor: 10/D/KR/2016 Tanggal 1 Juli 2016 mengenai Buku K-13.

Kepala sekolah menugasi operator data pokok pendidikan (Dapodik) untuk memesan buku pada halaman daring penyedia dengan menggunakan user ID dan password dapodik.

Sepanjang 2016, sekolah (SD-SMA) yang melaksanakan K-13 ada 71 ribu (25%).

"Tahun 2017 akan ditingkatkan menjadi 60% dan 2019 semua sekolah melaksanakan K-13," tegas Didik.

Purwadi Sutanto menambahkan buku yang disediakan e-katalog terdiri atas semua mata pelajaran inti, seperti matematika, agama, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, bahasa Inggris, prakarya, dan kewirausahaan.

Pembayaran buku teks pelajaran K-13 melalui dana BOS bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pembayaran nontunai melalui payment gateway yang disediakan tiap-tiap penyedia atau melalui transfer langsung kepada penyedia.

Saat ditanya apakah dengan dana BOS siswa tidak lagi membayar biaya buku K-13, Purwadi menjawab, "Mestinya siswa yang miskin gratis, siswa yang kaya membayar. Itu namanya berkeadilan."

Perhatikan konten

Selain masalah pengadaan, pemerhati pendidikan Totok Amien Soefijanto menilai isi buku teks K-13 masih belum ideal karena masih berisi seputar informasi sehingga kurang mendalam.

Menurut dia, buku teks K-13 seharusnya lebih mengutamakan konten sehingga membuat siswa lebih cepat memahami bidang studi yang diajarkan.

Sementara itu, Wayan Koster mengingatkan, Mendikbud yang baru mesti dapat menjalankan K-13 secara integratif dan komprehensif.

"Implementasi K-13 pernah tersendat dan menelan dana anggaran besar. Makanya K-13 jangan sampai gagal dilakukan secara bertahap. (H-1)