Upaya Membaca Laut dengan Satelit

DI Laut Natuna itu tampak ratusan titik berwarna ungu.

Sebagian besar titik itu bertumpuk dengan kotak-kotak berwarna biru.

Pada peta lainnya yang masih menggambarkan perairan yang sama, titik-titik berwarna ungu lebih banyak tidak bertumpuk dengan kotak-kotak biru.

Sebagian titik berwarna ungu itu berada di batas atau bahkan di sisi luar batas zona perairan Indonesia.

Begitulah sebagian peta yang dipresentasikan wakil tim Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di acara Seminar Nasional Pengindraan Jauh 2016 yang diselenggarakan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) di Depok, Rabu (27/7).

Titik berwarna ungu menggambarkan keberadaan kapal, sedangkan kotak biru menandakan frekuensi daerah potensial penangkapan ikan.

Pada penelitian yang dilakukan pada Januari-Desember 2015 itu, perairan yang diamati ialah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan.

Daerah penelitian diambil karena perairan tersebut merupakan salah satu perairan yang menjadi fokus Menteri Susi Pudjiastuti dalam memerangi penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).

Penumpukan titik ungu dengan kotak biru menunjukkan kesesuaian sebaran kapal dengan daerah yang berpotensi banyak ikan.

"Tingkat kesesuaian terendah terjadi pada Januari dan tertinggi pada Mei," jelas Aldino Jusach Saputra, perwakilan dari BPOL KKP saat presentasinya.

Pada tingkat kesesuaian tertinggi (86,74%), terdeteksi total ada 264 kapal yang mana 229 kapal di antaranya terkonsentrasi di tiga titik DPPI.

Sementara itu, saat tingkat kesesuaian terendah (13,02%), terdeteksi ada 315 di WPP NRI 71 tetapi hanya 41 kapal yang berada di DPPI.

Selain itu, jika dirata-rata, tingkat kesesuaian sebaran kapal dengan daerah potensial penangkapan ikan relatif rendah yakni hanya 40,97%.

Maka sekilas terkesan bahwa nelayan-nelayan itu belum memanfaatkan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI).

Peta itu merupakan inovasi yang dikembangkan BPOL KKP sejak 2000.

"Peta ini diperbaharui setiap dua hari dan bisa di-download gratis oleh nelayan," jelas Komang Iwan Suniada, juga bagian dari tim penulis riset dari BPOL KKP tersebut.

Kelemahan teknologi

Meski begitu, Komang memaklumi jika penggunaan PPDPI oleh nelayan masih rendah.

Selain karena masih kuatnya ilmu melaut yang diturunkan secara tradisi, PPDPI memiliki kelemahan.

PPDPI, jelasnya, disusun dengan data suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a hasil perekaman sensor MODIS pada satelit Terra/Aqua.

Satelit itu merupakan milik Lembaga Pemantau Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat (NOAA).

Pencitraan satelit itu sangat dipengaruhi tutupan awan.

"Jadi mungkin saja di daerah lain (di luar kotak biru) juga ada potensi ikan tetapi tidak dapat teranalisis karena saat itu mungkin daerahnya sedang tertutup oleh awan," jelas Komang.

Dengan begitu, bisa saja kapal yang tidak mengacu pada PPDPI sebetulnya juga mendapat tangkapan yang bagus.

Di sisi lain, bukti akurasi PPDPI juga dibutuhkan.

Pembuktian itu sebenarnya bisa dilakukan dengan laporan dari kapal-kapal yang menangkap di PPDPI.

Namun sayangnya, kapal yang menggunakan PPDPI juga tidak banyak yang memberikan respon balik kepada BPOL KKP.

Kondisi membuat BPOL KKP harus melakukan pembuktian sendiri ke lapangan.

Komang menjelaskan pengecekan langsung ke wilayah PPDPI itu yang akan menjadi program BPOL KKP dalam waktu dekat.

Di luar itu, upaya pemanfaatan teknologi satelit juga mendorong negara kita untuk memperluas kerjasama dengan dunia internasional.

Pasalnya, seperti data sebaran kapal pun didapatkan lewat suplai data dari satelit asing.

Dalam penelitian ini adalah satelit Radarsat-2 yang merupakan milik Kanada.

Berbeda dari data satelit Terra/Aqua yang didapatkan rutin, data sebaran kapal baru tersedia dengan permintaan khusus.

Pencemaran dan pertanian

Pemanfaatan teknologi pengindraan jauh sesungguhnya bukan hanya dibutuhkan untuk memantau daerah potensi sebaran ikan maupun sebaran kapal.

Berbagai sektor di luar kelautan juga sangat membutuhkan dukungan data dari satelit.

Hal itu pula yang diungkapkan Kepala Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi.

"Dalam perubahan iklim seperti sekarang data satelit juga makin dibutuhkan jadi, misalnya soal iklim ekstrim dan prediksi banjir karena nantinya bisa berpengaruh sampai ke kebijakan impor beras," tuturnya dalam acara yang sama.

Urgensi hampir serupa dikatakan Peneliti Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Trisna Subarna.

Pihaknya terutama membutuhkan citra satelit untuk mengetahui pencemaran lingkungan hingga perencanaan kawasan lindung.

"Memang data itu mahal tapi tidak bisa perencanaan tanpa data," tukas Trisna.

Ia mencontohkan foto citra satelit telah membantu untuk mengungkapkan sumber pencemaran di daerah hulu Sungai Citarum.

Namun, ia juga mengeluhkan soal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam soal analisis data.

Padahal, kecepatan proses analisis ini juga yang memengaruhi kecepatan pihaknya menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Selama ini proses pengolahan data hingga penyusunan rekomendasi bisa memakan waktu delapan bulan.

Dalam menanggapi akan makin tingginya kebutuhan data penginderaan jauh, Deputi Bidang Pengindraan Jauh Lapan Orbita Roswintiarti mengatakan pihaknya terus berusaha meningkatkan kualitas layanan data.

Data titik api pada kejadian kebakaran hutan misalnya, akan dibuat dalam sistem operasi Android. (M-1)